METROPOLITAN.ID - Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki menegaskan komitmennya menjaga integritas pemerintahan setelah kasus dugaan korupsi retribusi di tempat wisata menyeret Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), TCN.
“Saya tidak akan berkomentar banyak, kasus itu terjadi pada masa kepemimpinan yang lalu,” ujar Ayep Zaki, Selasa (9/12/2025).
Ia memastikan penyelesaian sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum (APH) dan menekankan pelanggaran serupa tidak boleh terulang.
TCN resmi ditetapkan sebagai tersangka bersama SS, tenaga kerja sukarela di Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar). Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut sektor pelayanan dan retribusi yang mestinya memberi dampak bagi pembangunan daerah.
Pemerintah menilai respons cepat diperlukan untuk mencegah stagnasi birokrasi serta menjaga kepercayaan masyarakat.
Sebagai langkah taktis, Ayep menunjuk Reni Rosyida Muthmainnah sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdukcapil. Keputusan ini menjadi penanda bahwa pemerintah tidak ingin pelayanan administrasi kependudukan terganggu sedikit pun.
Dokumen kependudukan seperti KTP, akta kelahiran, dan layanan pencatatan sipil lainnya tetap harus berjalan normal tanpa hambatan.
Tak hanya berhenti di penunjukan Plt, Pemkot Sukabumi mulai mendorong pembenahan tata kelola internal. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan, alur retribusi, serta pengawasan internal dipertegas untuk menutup ruang penyimpangan.
Fokus utama pemerintah adalah mempercepat reformasi birokrasi agar lebih transparan, digital, dan berorientasi layanan.
Keputusan cepat Wali Kota menjadi sinyal kuat bahwa pemda tidak tinggal diam menghadapi kasus yang berpotensi menggerus kepercayaan publik.
Transparansi, ketegasan, dan jaminan keberlanjutan pelayanan kini menjadi titik tekan agar masyarakat merasakan efek nyata dari pembenahan yang dilakukan. (um)