METROPOLITAN.ID - Pemerintah Kota atau Pemkot Depok mulai menyusun studi kelayakan atau feasibility study (FS) penataan koridor perkotaan terintegrasi sebagai langkah awal merancang solusi menyeluruh untuk mengurai kemacetan sekaligus menata pusat aktivitas kota.
Penyusunan FS melibatkan Pemkot Depok, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dan PT Mitra Pembangunan Jaya. Kegiatan ini diawali melalui rapat di Ruang Bougenville, Balai Kota Depok baru-baru ini.
Proses penyusunan studi direncanakan berlangsung selama enam bulan dan didanai melalui hibah dari Uni Eropa.
Team Leader Pengembangan Proyek PT SMI, Tata Sumirat, menyampaikan FS menjadi landasan penting untuk menilai kelayakan berbagai rencana penataan kawasan Margonda sebagai etalase Kota Depok.
“FS ini disusun tidak hanya menghasilkan dokumen, tetapi juga mendorong outcome dan impact nyata bagi Kota Depok,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kajian dilakukan menggunakan pendekatan Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) yang meninjau sistem mobilitas perkotaan secara menyeluruh.
Pendekatan tersebut memungkinkan pemetaan kebutuhan pedestrian, fasilitas publik, hingga integrasi kawasan secara berkelanjutan. Seluruh output ditargetkan rampung pada semester pertama 2026.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Depok, Dadang Wihana, menegaskan penataan Jalan Margonda tetap menjadi prioritas karena kawasan tersebut merupakan simpul kemacetan yang berdampak pada ruas jalan lainnya.
“FS ini diharapkan mampu menghadirkan solusi komprehensif agar lalu lintas semakin lancar, khususnya di titik simpul kemacetan Jalan Juanda–Margonda,” ucapnya.
Dadang menuturkan, studi kelayakan disusun dalam dua produk, yaitu kajian perlintasan tidak sebidang (flyover) dan penataan kawasan terintegrasi. Kedua produk tersebut menjadi dasar untuk melanjutkan tahap desain hingga pembangunan yang direncanakan secara multi-years sampai 2027.
“Margonda menjadi etalase Kota Depok. Penataannya perlu dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan,” tandasnya. (*)