METROPOLITAN.ID - Setahun menjelang Pemilu 2024, Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Purwakarta berupaya siaga pengawasan.
"Kami segenap elemen anak bangsa berikrar; mewujudkan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Kami juga akan berkomitmen mendukung Pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoax, ujaran kebencian, politisasi SARA, dan politik uang,"
Demikian isi deklarasi yang tandatangani oleh sejumlah perwakilan parpol, organisasi kepemudaan, organisasi awak media, pemerintah daerah, dan unsur masyarakat Kabupaten Purwakarta lainnya pada agenda Siaga Pengawasan Satu Tahun Menuju Pemilu 2024 yang digelar Bawaslu Kabupaten Purwakarta, di Taman Surawisesa, Situ Buleud, Selasa 14 Februari 2023.
Baca Juga: Tingkatkan Penerimaan cukai. Satpol PP Purwakarta Pastikan Penegakan Hukum BKC Ilegal
Dalam agenda yang dihadiri Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Dani Abdurahman, jajaran KPU Kabupaten Purwakarta, Komisioner Bawaslu Jabar, Yulianto serta sejumlah unsur perwakilan Forkopimda lainnya itu juga dilakukan penandatanganan deklarasi Pemilu Damai.
Mewakili Bupati Purwakarta, Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Purwakarta, Dani Abdurahman dalam keterangannya mengatakan, perhelatan Pemilu 2024 sudah semakin dekat, bahkan saat ini sudah mulai masuk kedalam tahapan, sehingga seluruh perangkat pendukung harus sudah menyiapkan agar perhelatan dapat berjalan dengan sukses.
"Konsep penyelenggaraan Pemilu harus berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta dengan baik dan benar, sehingga perlu dilakukan pengawasan yang komprehensif dari Bawaslu agar semboyan Luberjudil bisa relevan," kata Dani.
Baca Juga: Warga Bogor Simak Nih, Perumda Pasar Pakuan Jaya Siapkan Dropbox Sampah Plastik jadi Cuan
Menurutnya, yang perlu diperhatikan juga ketika personil yang mengawasi Pemilu atau Pilkada nanti jumlahnya terbatas.
"Hal ini tidaklah mudah, apalagi di zaman yang serba digital ini dengan penggunaan internet 73,7 persen dari jumlah penduduk Indonesia tentunya model kampanye sangat beragam dan hal ini juga mengakibatkan pelanggaran-pelanggaran Pemilu semakin beragam pula," ujarnya.
Namun demikian harus diyakini bahwa setiap permasalahan pasti ada solusinya, dan berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang semakin beragam dapat menggunakan media yang sama pula yakni dengan teknologi untuk melaporkan secara cepat terkait pelanggaran-pelanggaran tersebut yaitu dengan aplikasi Jarimu Awasi Pemilu.
Baca Juga: Fakta Menarik Usai Persib Bandung vs RANS FC, David da Silva Siap Cetak Rekor Baru Ini
"Adapun bentuk upaya pengawasan partisipatif harus berdasarkan Perbawalu nomor 2 tahun 2023 yaitu pengejawantahan dari wujud kolaborasi pengawasan bersama masyarakat terhadap pesta rakyat," kata Dani.
Pemerintah berharap seluruh elemen masyarakat Kabupaten Purwakarta dapat menjaga kondusifitas sehingga dapat menjalankan tugasnya secara profesional, integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, adil dan netral dalam rangka mengawasi jalannya Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 yang digelar di Kabupaten Purwakarta.