DPRD Kaltim Gelar Diskusi soal Kebijakan Pengelolaan Anggaran Pendidikan

METROPOLITAN.id - Anggota DPRD Kalimantan Timur menggelar diskusi untuk membahas arah kebijakan pengelolaan dan anggaran Pendidikan, bersama Mahasiswa S3 Manajemen PendidikanFKIP Universitas Mulawarman.

Baca Juga: Potret Bahagia Ibu Negara Iriana Jokowi Joget Bareng Keluarga Paspamres Saat Dihibur Ari Lasso

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud mengatakan, diskusi yang dilakukan bersama mahasiswa S3 sangat menarik. Bahkan, menjadi masukkan bagi pihaknya untuk lebih baik lagi ke depannya.

Menuru dia, program magister dan doktor mengetahui lebih dalam terkait pengelolaan Pendidikan dan pengelolaan anggaran.

Baca Juga: Pas Band Ajak Umat Muslim Hijrah Bareng Menuju Baitullah

"Saya rasa bagus ya, karena ini masukkan juga buat kami. Saat diskusi tadi kami juga menyarankan agar mereka bisa melakukan disertasi soal pengelolaan anggaran dan pengelolaan Pendidikan di Kaltim. Itu yang kami sampaikan kepada koordinator," kata pria yang akrab disapa Hamas itu.

Baca Juga: Daerah Industri Kota Bontang Bakal Menggeliat Seiring Perpindahan IKN

Disinggung terkait pandangan legislatif terhadap pengelolaan anggaran di Kaltim, apakah sudah tepat sasaran atau belum. Hamas menuturkan, total keseluruhan anggaran untuk Pendidikan itu hanya 20 persen saja sesuai dengan kebijakan perundang-undangan.

"Kewajiban sesuai undang-undang itu 20 persen. Kalau 20 persen berarti dari Rp17,2 triliun itu sekitar Rp3,4 triliun, cukup besar," kata mantan Ketua Komisi III DPRD Kaltim ini.

Baca Juga: Rayakan Hari Bhakti ke-77, Anggota Paspampres Ajak Keluarga Kumpul di Kebun Raya Bogor

Kendati demikian, Hamas menjelaskan bahwa angka Rp3,4 triliun ini bukan serta-merta untuk penganggaran infrastruktur. Namun, Rp3,4 triliun ini sekaligus untuk operasional. Sedangkan, pembangunan untuk infrastruktur sangat kecil, kira-kira Rp900 miliar.

"Hanya saja itu semua kan bukan untuk penganggaran infrastruktur, tapi beberapa juga untuk operasional. Dari Rp3,4 triliun itu paling cuma Rp900 miliar untuk pembangunan infrastruktur," bebernya.

Baca Juga: Datang ke Nikahan Kiky Saputri, Ayu Ting Ting Minta Didoakan Cepat Dapat Jodoh

Ke depannya, Hamas berharap agar penganggaran untuk infrastruktur dan biaya operasional itu bisa terbalik. Maksudnya, penganggaran untuk operasional itu lebih kecil daripada anggaran pembangunan infrastruktur Pendidikan.