METROPOLITAN.id - Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan tegas membantah terkait isu retaknya hubungan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Jokowi. Terlebih terkait isu permintaan Jokowi yang ingin menambah masa jabatannya.
Puan Maharani memastikan Jokowi tidak pernah meminta agar masa baktinya sebagai kepala negara diperpanjang. Pernyataan ini sekaligus membantah ucapan politikus PDIP Adian Napitupulu yang menyebut dinginnya hubungan Megawati dan Jokowi, karena isu penolakan jabatan tiga periode.
Baca Juga: Detik-detik Wisatawan Jatuh dari Jembatan Kaca The Geong Banyumas, Begini Penjelasan Polisi
“Nggak, nggak pernah. Setahu saya enggak pernah beliau (Jokowi) meminta untuk perpanjangan tiga periode,” kata Puan Maharani.
Menurut dia, tidak ada alasan maupun dasar hukum yang dapat memperpanjang masa bakti Jokowi menjadi tiga periode. Dia menjelaskan, jabatan Presiden telah jelas diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang mengatur masa bakti presiden maksimal dua periode.
Baca Juga: Pengumpulan Zakat Ditarget Rp3,6 Triliun, Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin Yakin Baznas Bisa Lampaui
“Jadi kalau kemudian ada perpanjangan itu mekanismenya dari mana? Kemudian seperti apa? Waktu itu kan tidak ada mekanisme yang kemudian memungkinkan untuk kita melakukan perpanjangan atau melakukan tiga periode,” paparnya.
Puan Maharani meyakini, Jokowi adalah sosok negarawan. Sehingga tidak akan memberikan dukungan politiknya pada salah satu pasangan capres-cawapres pada Pilpres 2024.
Baca Juga: Cerita Jenderal Agus Subiyanto: Dari Danrem 061/Suryakancana Menuju KSAD TNI
“Pak Jokowi kan seorang negarawan dan menyatakan siap menjadi presiden bagi seluruh rakyat indonesia dan tidak akan berpihak kepada siapapun dari ketiga calon tersebut,” kata Puan Maharani.
Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDIP Adian Napitupulu mengatakan, penolakan masa jabatan presiden tiga periode menjadi akar persoalan Jokowi dengan PDIP. Menurut Adian, PDIP tidak mengabulkan permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya agar tiga periode.
Baca Juga: Diterpa Air Kali, 12 Rumah di Cibinong Bogor Terdampak Tanah Longsor
“Nah ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui,” ungkap Adian.
Mantan aktivis 1998 ini menegaskan, PDIP menolak permintaan tersebut karena tidak ingin mengkhianati konstitusi. Ia menekankan, PDIP ingin menjaga konstitusi karena terkait dengan keselamatan bangsa dan negara, serta rakyat Indonesia.
“Kalau ada yang marah karena kita menolak penambahan masa jabatan tiga periode atau perpanjangan, bukan karena apa-apa, itu urusan masing-masing. Tetapi memang untuk menjaga konstitusi. Sederhana aja," ucap Adian.
Baca Juga: Jadi Cawapres Prabowo, Gibran Belum Serahkan KTA PDIP
Adian menyayangkan langkah Jokowi yang berbeda dengan PDIP pada Pilpres 2024. Sebab, PDIP sudah memberikan karpet merah untuk untuk Jokowi mulai dari menjadi Wali Kota Surakarta dua periode, Gubernur DKI Jakarta, dan presiden dua kali.
“Ada sejarah begini, dulu ada yang datang minta jadi wali kota dapat rekomendasi, minta rekomendasi, dikasih. Minta lagi dapat rekomendasi, dikasih lagi. Lalu minta jadi gubernur, minta rekomendasi dikasih lagi. Lalu minta jadi calon presiden, minta rekomendasi dikasih lagi. Kedua kali dikasih lagi," papar Adian.
“Lalu ada lagi minta untuk anaknya dikasih lagi. Lalu ada diminta untuk menantu lalu dikasih lagi. Banyak benar," imbuhnya.***
