METROPOLITAN.ID - Sekretaris DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kota Bogor, Atty Somaddikarya, angkat bicara terkait dinamika politik menjelang pendaftaran calon kepala daerah menuju Pilkada Kota Bogor pada November 2024 mendatang.
Polemik muncul setelah dr Raendi Rayendra alias Dokter Rayendra, yang telah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) PDI Perjuangan dan surat tugas calon wali kota Bogor, baru-baru ini dikabarkan memiliki KTA partai Golkar.
Hal itu terkuak setelah Bakal Calon Wali Kota bertagline Bogor Glowing itu bertandang ke kantor DPD Partai Golkar pada Minggu 18 Agustus 2024 lalu.
Baca Juga: 3 Game Marvel Yang Dapat Dimainkan dari Konsol Game Handheld bersama Teman atau Keluarga
Atty Somaddikarya menilai langkah tersebut sebagai tindakan sepihak yang berpotensi terjadi kesalahpahaman dengan unsur kesengajaan untuk menciptakan konflik antara dua partai besar.
Anggota DPRD Kota Bogor itu pun menduga bahwa ada upaya penyerobotan kader PDI Perjuangan oleh Golkar, tanpa adanya konfirmasi resmi baik dari Golkar maupun calon wali kota yang bersangkutan.
"Mengingat dokter Rayendra sudah memiliki KTA PDI Perjuangan tanpa ada paksaan, kemudian yang besangkutan sebagai orang yang sama, membuat KTA Golkar," kata dia.
Baca Juga: 3 Fakta Menarik Yang Tersaji Usai Manchester City Kalahkan Chelsea di Premier League 2024/2025
"Hal ini merupakan langkah yang kurang beretika, jangan pernah menggeser aturan main berpolitik apa lagi menabraknya tanpa berhitung dampak buruk atas hubungan yang sudah lama terjalin kompak antar partai, ada hal utama yang dijunjung tinggi secara terukur," imbuh Atty Somaddikarya.
Partai politik memiliki aturan main dan kebijakan yang berbeda seperti halnya di PDI Perjuangan yang sudah menjelaskan sejak awal.
Atty Somaddikarya juga menegaskan bahwa sebagai syarat wajib bagi siapapun yang ingin maju dengan tiket dari PDI Perjuangan, harus siap menjadi kader dan memiliki KTA.
"Kami sangat menyayangkan minimnya penghormatan terhadap etika berpolitik. Padahal seorang calon kepala daerah memiliki hak menentukan bendera politiknya sebagai warga negara, namun harus dilakukan dengan mempertimbangkan etika politik," kata Atty.
Lebih lanjut, Atty menyatakan bahwa PDI Perjuangan dan Golkar adalah dua partai besar yang sarat akan pengalaman politik yang sudah punya jam terbang.
