METROPOLITAN.ID - Calon Bupati Karawang yang juga mantan Ketua Korp Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Karawang, Acep Jamhuri didesak untuk tidak lari dari tanggung jawab soal dana pensiunan PNS Kabupaten Karawang.
Ditengarai, dana miliaran rupiah milik pensiunan PNS Kabupaten Karawang yang saat ini tidak jelas ada dimana.
Hal tersebut disampaikan oleh Divisi Mahasiswa Alumni Aktivis Cipayung Plus Karawang, Alfin Fadhilah.
Baca Juga: Dalih Bayar Kuliah, Mahasiswa di Bogor jadi Jambret Hp, Korbannya Ibu Gendong Bayi
"Kami meminta Acep Jamhuri bertanggungjawab atas hak-hak ratusan pensiunan PNS Karawang yang uang simpanannya belum juga didapatkan oleh mereka selama dua tahun ini," kata dia.
Menurut dia, Acep Jamhuri disebut jadi pihak yang paling bertanggungnjawab terkait dengan tidak jelas keberadaan dana pensiunan ratusan PNS Karawang yang disinyalir mencapai Rp9,8 miliar.
"Beliau kan ketua KORPRI terakhir yang menjabat, jadi beliau yang harus bertanggungjawab terkait dengan permasalahan ini," ujar mantan Presiden Mahasiswas (PRESMA) Kampus Unsika Karawang tahun 2022 ini.
Baca Juga: 3 Fakta Menarik usai AC Milan Kalah dari Bayer Leverkusen di Matchday Kedua Liga Champions
Seharusnya, kata dia, secara moril Acep Jamhuri malu dengan permasalahan ini, terlebih dirinya adalah calon Bupati Karawang yang ikut berkontestasi di Pilkada Karawang.
"Harusnya secara moril beliau malu dengan permasalahan ini, terlebih beliau salah satu calon Bupati yang sudah di tetapkan di Pilkada Karawang," ujar dia.
"Masa beliau mengubar janji kampanye kepada maysarakat Karawang, tapi dirinya sendiri masih banyak masalah yang mengorbankan banyam orang dan belum diselesaikan," imbuh Alumunus Faklutas Ekonomi UNSIKA yabg juga aktifis PMII Karawang tersebut.
Baca Juga: Buntut Berita Hoax Pembegalan, Ketua PWI Kota Sukabumi Imbau Warga Bijak dalam Bermedia Sosial
Sementara itu, Divisi Advokasi Alumni Cipayung Plus Karawang Deny Alfarez mengakatan bahwa pihaknya akan membuka posko pengaduan dan siap memberikan bantuan hukum kepada para pensiunan PNS yang akan mencari keadilan.
"Kami segera buka posko pengaduan terkait dengan permasalahan ini. Kami akan memberikan pendampingam secara hukum dan moral kepada para pensiunan PNS yang membutuhkan pendampingan, agar mereka segera mendapatkan apa yang menjadi hak mereka," singkat mantan Presma STIE Budi Pertiwi Karawang ini. (Herman)
