Sementara itu, Calon Wakil Bupati nomor urut 2 Musyafaur Rahman menekankan pentingnya sistem untuk menghalau korupsi, kolusi dan nepotisme.
Ia mengaku akan membuat sistem pengawasan yang lebih transparan, sehingga masyarakat dapat mengawasi setiap penggunaan anggaran di Bumi Tegar Beriman.
"Sehingga setiap anggaran daerah yang turun ke masyarakat, juga akan dibantu oleh masyarakat untuk diawasi dan dilaporkan penggunaannya kepada kami secara langsung, melalui saluran yang bisa langsung dilakukan oleh masyarakat kepada bupatinya, kepada wakil bupatinya, sehingga ke depan yang mengawasi infrastruktur tidak hanya inspektorat," beber Musa.
Musa berharap, ke depan masyarakat terlibat sebesar-besarnya dalam mengawasi anggaran yang mengalir di Kabupaten Bogor.
"Ini akan mampu membuat uangnya bisa bebas dari tilep-tilepan dari korupsi, dari colong-colongan," sambungnya.
Baca Juga: Bahrain Vs Australia Berakhir Imbang, Lihat Klasemen Indonesia di Grup C Terbaru!
Selain membuat sistem pengawasan yang transparan, Musa menikai bahwa pemimpin juga perlu menunjukkan pemerintahan yang ada benar-benar bersih dari praktik KKN.
"Kedua, contoh yang baik harus dilakukan oleh pemimpinnya. Hari ini Bayu - Kang Mus yang insyaallah ke depannya lebih amanah memimpin Kabupaten Bogor," jelasnya.
"Kami yakin dengan contoh yang baik dari pemimpinnya ke bawahnya juga akan lebih baik, sehingga kemudian aparatur negara di kabupaten Bogor bisa takut melakukan korupsi tersebut, di luar pengawasan bersama dengan masyarakat," tandas Musa.
Sementara itu, Calon Bupati Bogor nomor urut 1 Bayu Syahjohan menegaskan, di masa kepemimpinannya nanti, tidak ada lagi bagi-bagi proyek yang membuat KKN marak di Kabupaten Bogor.
"Insyaallah korupsi akan kita berantas untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih baik lagi di Kabupaten Bogor," tegasnya.
Baca Juga: Pemkab Bogor Pastikan Command Center Sudah Mumpuni untuk Dukung Suksesi Pilkada 2024
Selain itu, Bayu juga menyebut akan memperbaiki pola pikir pejabat teras di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
Karena menurut Bayu, saat ini masyarakat sulit untuk berkomunikasi dengan para pemangku kebijakan.
"Tidak ada lagi di zaman kami bertemu dengan bupati, bertemu dengan wakil bupati, masyarakat bisa setiap hari bisa menemui bupati - wakil bupati bila ada di kediaman," ungkap Bayu.
