METROPOLITAN.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor melakukan pemusnahan surat suara rusak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di halaman kantornya pada Selasa, 26 November 2024.
Pemusnahan puluhan surat suara rusak ini disaksikan oleh jajaran Pemkot Bogor, Polresta Bogor Kota serta Bawaslu Kota Bogor.
Ketua KPU Kota Bogor, Muhammad Habibi Zaenal Arifin mengatakan, total ada sebanyak 73 surat suara rusak yang dilakukan pemusnahan.
Dengan rincian, sebanyak 46 surat suara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jawa barat, serta 27 surat suara Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor.
"Kita memusnahkan surat suara rusak. Jadi total keseluruhan ada 73 surat suara rusak," kata Habibi Zaenal Arifin.
Menurut Ketua KPU Kota Bogor, rata-rata kerusakan surat suara Pilkada 2024 ini disebabkan pada saat proses sortir pelipatan surat suara.
"Sobek dalam proses sortir lipat karena awal masih kaku. Tapi alhamdulillah tidak sebanyak terjadi Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) kemaren," ucap dia.
Pemusnahan surat suara yang dilakukan oleh KPU Kota Bogor ini bertujuan agar tidak ada hal-hal negatif yang terjadi pada Pilkada 2024 berlangsung di wilayah Kota Bogor.
"Agar tidak terjadi fiksi-fiksi negatif terhadap siapapun, dan tidak dipergunakan sebagai mestinya," jelas Habibi Zaenal Arifin.
Ketua KPU Kota Bogor juga memastikan, surat suara yang dimusnahkan ini sudah diganti oleh surat suara yang baru, sesuai dengan jumlah yang dimusnahkan.
"Sudah aman. Kita sudah lapor ke KPU Provinsi Jawa Barat untuk kekurangannya dan kemarin sudah terpenuhi," ujar dia.
Sementara itu, Sekda Kota Bogor, Syarifah Sofiah mengungkapkan, pemusnahan surat suara yang dilakukan oleh KPU Kota Bogor ini bertujuan untuk memastikan kelancaran Pilkada 2024 di Kota Bogor.
"Kita pastikan proses Pilkada itu berjalan lancar. Terimaksih KPU dan Bawaslu sudah bekerja dengan baik. Kita pastikan TPS sudah berada ditempat aman, karena Bogor ini rawan bencana dan kita sudah mitigasi itu," kata dia.
"Kemudian petugasnya juga kita sudsh minta Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya," sambungnya.
