METROPOLITAN.ID - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan jawaban menohon terkait viralnya tagar 'Indonesia Gelap'.
Di mana tagar tersebut ramai digaungkan oleh massa mahasiswa dalam aksi demonstrasi menolak sejumlah kebijakan pemerintah.
Demonstrasi tersebut menyoroti berbagai masalah nasional, termasuk ketimpangan ekonomi, kesulitan lapangan kerja, serta pemangkasan anggaran pendidikan yang dinilai membebani rakyat.
Baca Juga: Prabowo Bakal Reshuffle Kabinet, Pelantikan Pejabat Digelar Sore Ini
Dalam keterangannya, Luhut menegaskan bahwa Indonesia saat ini sudah berada di jalur yang benar dalam pembangunan ekonomi, meskipun ia mengakui masih ada berbagai tantangan yang perlu diperbaiki.
Ia menolak anggapan bahwa, kondisi negara saat ini sedang dalam situasi ‘gelap’ seperti yang disuarakan oleh para demonstran.
Menurut Luhut, permasalahan yang dihadapi Indonesia bukanlah sesuatu yang unik atau hanya terjadi di Tanah Air.
Baca Juga: Bakal Datang ke Kupang, Netizen Ramai Banjiri Instagram Cristiano Ronaldo
Dia bahkan, membandingkannya dengan situasi di negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat (AS), yang juga tengah menghadapi tantangan ekonomi dan ketenagakerjaan.
"Ada orang bilang di sini lapangan kerja kurang, di mana yang lapangan kerja enggak kurang? Di Amerika juga bermasalah, di mana aja bermasalah," ujar Luhut dalam pernyataannya, dikutip dari suara.com.
Luhut juga menekankan pentingnya sikap optimisme dalam menghadapi tantangan ekonomi. Ia mengajak, masyarakat untuk tetap bersyukur dengan capaian yang telah diraih Indonesia sejauh ini, sembari terus berupaya melakukan perbaikan.
Baca Juga: 5 Tempat Makan di Malang yang Legendaris dan Langganan Tokoh Terkenal karena Cita Rasa Terbaik
"Jadi, kita harus bersyukur bahwa kita masih lebih baik dari banyak negara. Tapi, kita jangan cepat berpuas diri, kita harus perbaiki terus," tegasnya.
Pihaknya menegaskan, pemerintah terus bekerja keras untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memperbaiki berbagai kebijakan agar bisa lebih berpihak pada rakyat.
