METROPOLITAN.ID - Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, mengungkapkan kekecewaannya terhadap situasi internal di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.
Dalam pernyataannya yang blak-blakan, Erwan merasa dirinya tidak dilibatkan dalam banyak agenda penting pemerintahan, bahkan menyebut posisinya seolah dikesampingkan.
Menurut Erwan, banyak agenda pemerintahan yang seharusnya berada dalam wewenangnya sebagai Wakil Gubernur, justru diambil alih oleh pihak lain, terutama oleh Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman.
“Padahal ruang kerja saya hanya satu lantai di bawah Sekda. Tapi saya tidak pernah diajak bicara,” ujarnya.
Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Jabar Minta Pemindahan Halte Trans Jabodetabek P11 Dibarengi Persiapan Matang
Erwan menyebut, salah satu contoh paling jelas dari ketimpangan itu adalah ketika Sekda menghadiri acara resmi militer di Rindam III Siliwangi, sebuah agenda formal yang menurutnya lebih tepat diwakili oleh Wakil Gubernur.
“Saya ini bukan asisten rumah tangga. Ada kewenangan yang perlu dihormati,” kata Erwan.
Menurutnya, pelibatan dalam proses pemerintahan bukan hanya soal formalitas, tapi bentuk penghormatan terhadap struktur pemerintahan yang sah. Ia menilai saat ini struktur tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya karena adanya dominasi peran Sekda.
Ketegangan antara Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Jawa Barat pun semakin terasa. Meskipun berada dalam satu gedung, Erwan mengungkapkan bahwa komunikasi antara dirinya dan Herman Suryatman nyaris tidak ada sama sekali.
Ia juga menyayangkan tidak adanya upaya mediasi dari Gubernur Jabar Dedi Mulyadi selaku kepala pemerintahan.
“Tidak ada komunikasi. Saya diam karena menghormati jabatan,” katanya sembari menepis tudingan bahwa pernyataannya didorong ambisi pribadi.
Erwan menegaskan, sikapnya ini bukan karena ambisi kekuasaan atau kepentingan politik pribadi. Ia menolak tudingan yang menyebut bahwa kritiknya terhadap Sekda dilandasi motif politik menjelang Pilkada.
“Saya bukan cari jabatan atau proyek. Materi saya cukup. Tapi kalau sistem dibiarkan timpang, siapa yang bertanggung jawab?” ujar Erwan.
