METROPOLITAN.ID - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat secara resmi mengumumkan susunan Dewan Pengurus Tingkat Daerah (DPTD) untuk 27 kabupaten/kota periode 2025–2030. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Jawa Barat, Iwan Suryawan, pada Kamis, 14 Agustus 2025.
Langkah ini menjadi titik awal dalam menggerakkan mesin partai secara terstruktur dan solid, khususnya untuk menghadapi agenda politik lima tahun mendatang.
Ketua DPW PKS Jabar sekaligus Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan menjelaskan, bahwa setiap DPTD mencakup delapan unsur penting kepengurusan, mulai dari jajaran eksekutif hingga pengawasan etik internal.
Untuk PKS Kota Sukabumi, susunan kepengurusan yang ditetapkan adalah sebagai berikut: Majelis Pertimbangan Daerah (MPD): Ketua H. Abdul Fatah, Sekretaris, Wawan Juanda. Dewan Etik Daerah (DED): Ketua Beni Gondana, Sekretaris Achmad Syaeful Kohar. Dewan Pengurus Daerah (DPD): Ketua Umum Danny Ramdhani, Sekretaris Abdul Kohar, Bendahara Iwan Sutiawan, dan Ketua Bidang Kaderisasi M. Isa Anshori.
Dalam keterangannya, Iwan menegaskan bahwa pemilihan dan penetapan DPTD PKS di seluruh Indonesia dilaksanakan secara demokratis, partisipatif, transparan, dan akuntabel. "Proses ini menjadi cermin komitmen PKS dalam menerapkan Good Party Governance atau tata kelola organisasi partai yang baik," ujarnya pada Jumat, 15 Agustus 2025.
Sementara itu, Ketua DPD PKS Kota Sukabumi yang baru, Danny Ramdhani menekankan bahwa regenerasi kepemimpinan adalah agenda penting dan utama di internal PKS.
"PKS memegang teguh tradisi regenerasi. Pergantian kepemimpinan dari masa ke masa terus berjalan sebagai wujud hidupnya organisasi, sehatnya kaderisasi, dan berjalannya proses demokrasi," kata Danny.
Danny juga memastikan PKS akan terus melakukan pembinaan dan penguatan kapasitas kader agar visi besar partai dapat diwujudkan secara optimal.
Melalui keterangan resmi, PKS mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung upaya partai dalam mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan berkeadaban.
PKS juga berkomitmen menjaga keterbukaan informasi kepada publik, salah satunya dengan mengumumkan susunan kepengurusan ini secara resmi dan terbuka kepada media.
