Idham Chalid merupakan tokoh penting Nahdlatul Ulama (NU). Ia aktif di Gerakan Pemuda Ansor sejak 1950-an dan kemudian menjabat Sekjen PBNU. Sejak 1956 hingga 1984, ia menjadi Ketua Umum PBNU, menjadikannya pemimpin terlama dalam sejarah organisasi Islam terbesar di Indonesia itu.
Kiprah politik Idham Chalid terentang luas, melintasi berbagai era pemerintahan. Ia pernah menduduki sejumlah posisi penting:
- Wakil Perdana Menteri di Kabinet Ali-Roem-Idham (1956–1957), Kabinet Djuanda (1957–1959), dan Kabinet Dwikora (1966).
- Wakil Ketua MPRS (1962–1966).
- Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat di Kabinet Pembangunan I (1968–1973).
- Menteri Sosial ad interim (1970–1971).
- Ketua DPR/MPR RI periode 1971–1977.
- Ketua DPA RI periode 1978–1983.
Ia juga turut berperan dalam pendirian Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada 1973, dan dipercaya menjadi presidennya.
Menariknya, Idham Chalid pernah disebut mendapat tawaran untuk mendampingi Soeharto sebagai Wakil Presiden, namun ia menolak dengan alasan masanya sudah berlalu.
Baca Juga: Pengamanan Demo di DPR, Kapolda Metro Jaya Minta Gas Air Mata Dipakai Secara Terkendali
Sebelum masuk ke dunia politik, Idham Chalid adalah seorang pendidik. Ia mengajar di Pondok Pesantren Darussalam Gontor dan menjadi Direktur Noormal Islam School Amuntai, Kalimantan Selatan.
Tak hanya itu, ia mendirikan dua yayasan pendidikan Islam: Darul Maarif di Jakarta Selatan dan Darul Qur’an di Cisarua, Bogor. Uniknya, kedua lembaga itu ia larang untuk dikomersialkan, sebuah komitmen bahwa pendidikan harus murni untuk umat.
Idham Chalid wafat pada 11 Juli 2010 di usia 80 tahun. Ia dimakamkan di Cisarua, Bogor, dengan upacara militer.
Atas jasa besarnya, pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional pada 7 November 2011. Hingga kini, namanya tetap dikenang sebagai simbol pejabat yang jujur, sederhana, dan berintegritas.
