METROPOLITAN.ID - Pemerintah harus memastikan penyelenggaraan pemilu 2024 harus adil, transparan, akuntable dan bebas dari intervensi yang merugikan demokrasi.
Kesuksesan penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan rakyat Indonesia ini sangat menentukan arah pembangunan ekonomi Indonesia kedepan sekaligus menopang kebangkitan sector Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang kini mati suri.
Pendiri sekaligus Ketua Yayasan Syariah Hardjuno Wiwoho (SHW) Center Hardjuno Wiwoho mengatakan, pemilu memberikan kesempatan bagi UMKM untuk memilih calon pemimpin yang memiliki pemahaman dan komitmen terhadap kepentingan sektor UMKM.
“Karena itu, sebagai pelaku usaha kecil, kami berharap pemimpin nasional kedepan harus punya keberpihakan kepada sector UMKM. Karena itu, tinjau rekam jejak calon pemimpin, termasuk tindakan dan kebijakan yang mereka usulkan, apakah mendukung sector UMKM. Kalau tidak mendukung UMKM ya, jangan didukung,” ujar Hardjuno Wiwoho di Jakarta, Rabu (18/10/2023).
Baca Juga: Sah! Megawati Soekarnoputri Umumkan Mahfud MD Jadi Cawapres Ganjar Pranowo
Di Indonesia tegas Hardjuno, UMKM menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Kontribusinya sangat besar dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Dia menambahkan, UMKM memiliki stakeholder yang sangat penting dalam menentukan arah dan kebijakan ekonomi. Salah satu cara paling efektif untuk mempengaruhi kebijakan yang mendukung UMKM adalah dengan menggunakan hak pilih dalam pemilu untuk memilih pemimpin yang akan mewakili kepentingan UMKM di tingkat nasional.
Hardjuno menegaskan, pemilu adalah momen penting bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi dan memilih para pemimpin mereka.
Baca Juga: Iwan Setiawan Pastikan Para Ketua RT dan RW di Kabupaten Bogor Dapat Jaminan BPJS Ketenagakerjaan
“Bagi kami pemilik bisnis UMKM, pemilihan calon pemimpin yang tepat adalah suatu keharusan, karena pemimpin yang terpilih nantinya tentu akan menentukan arah kebijakannya yang akan berdampak terhadap kelanjutan usaha pemilik bisnis UMKM,” terangnya.
Dia memastikan, calon pemimpin yang kompeten dan pro-UMKM akan lebih cenderung mengambil langkah-langkah kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan sektor UMKM. Ini termasuk perbaikan dalam akses ke modal usaha, pelatihan, dan dukungan teknis.
“Salah satu tantangan utama bagi UMKM adalah akses terhadap pembiayaan. Pemimpin yang berkomitmen akan berusaha untuk memfasilitasi akses UMKM ke sumber-sumber pembiayaan yang terjangkau,” imbuhnya.
Hardjuno mengaku, UMKM memiliki peran sentral dalam perekonomian. Sektor usaha rakyat ini berkontribusi signifikan terhadap pembentukan PDB, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Data menyebutkan, UMKM menjadi penyedia lapangan kerja terbesar di banyak negara.
