Selain kebijakan soal tunjangan, beberapa anggota DPR RI yang sebelumnya menuai kritik akibat pernyataan kontroversial telah dinonaktifkan oleh partai politik masing-masing.
Langkah ini dipandang sebagai bentuk tanggung jawab partai dalam menjaga marwah lembaga legislatif.
Kebijakan tegas Presiden Prabowo disambut baik oleh publik.
Gelombang demonstrasi yang sebelumnya menuntut transparansi penggunaan anggaran negara diharapkan mereda setelah pemerintah dan DPR menunjukkan komitmen nyata untuk melakukan reformasi.
Dengan pencabutan tunjangan ini, diharapkan DPR dapat kembali fokus menjalankan fungsi utama sebagai wakil rakyat: menyusun legislasi, mengawasi jalannya pemerintahan, serta memastikan anggaran negara digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat.
***
