Senin, 22 Desember 2025

Anies Baswedan Kritik Pedas Klaim Prabowo Soal Pengangguran: Data dan Realita Berbeda!

- Sabtu, 25 Oktober 2025 | 14:03 WIB
Anies Baswedan secara terbuka mengkritisi pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait data pengangguran yang ada di Indonesia. (Ist)
Anies Baswedan secara terbuka mengkritisi pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait data pengangguran yang ada di Indonesia. (Ist)

METROPOLITAN.ID - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut angka pengangguran Indonesia berada pada level terendah sejak krisis ekonomi 1998.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraan di Gedung MPR-DPR RI, pada 15 Agustus 2025.

Namun, Anies menilai klaim tersebut tidak sejalan dengan realitas yang dirasakan masyarakat di lapangan.

Baca Juga: Dari Kolam Biasa jadi Destinasi Edukasi, Perjuangan Pokdakan Mina Sauyunan Ubah Wajah Kadulawang ‎

“Satu tahun sudah pemerintahan baru ini berjalan, Pak Presiden (Prabowo) baru saja bilang bahwa angka pengangguran terendah sejak tahun 1998, bagus dong kalau gitu? Tapi kenapa dalam obrolan sehari-hari, yang kedengaran malah sebaliknya? Susah cari kerja, lowongan seret, PHK di mana-mana, loh, kok bisa?” ujar Anies melalui akun X (Twitter) pribadinya, dikutip Sabtu (25/10/25).

Menurutnya, angka statistik tidak bisa menjadi satu-satunya ukuran dalam menilai kondisi ketenagakerjaan nasional.

Ia menyebut, situasi di lapangan jauh lebih kompleks dibandingkan dengan data yang disampaikan pemerintah.

“Pertama, pengangguran absolut itu justru naik. Persentasenya memang turun, tetapi jumlah orang nambah, kan angkatan kerjanya membesar, nah kita kejar-kejaran tuh di situ,” jelas Anies.

Baca Juga: 1.117 Penari Sanggar Ayodya Pala Sukses Pecahkan Rekor MURI di Depok, Bawakan 7 Tarian Daerah di Indonesia

Anies juga menyoroti penurunan kualitas pekerjaan di Indonesia.

“Pekerjaan yang sifatnya part time jumlahnya nambah, sementara yang full time berkurang. Banyak yang disebut bukan pengangguran, padahal mereka kerja part time dengan jam kerja dan penghasilan yang amat tidak layak,” lanjutnya.

Ia menambahkan, sekitar 60 persen tenaga kerja Indonesia masih berada di sektor informal tanpa jaminan sosial dan perlindungan hukum.

Baca Juga: Fraksi PSI Dorong Penguatan Data dan Kebijakan Berbasis Bukti di GDPK Kota Bandung 2025-2045

 

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X