METROPOLITAN.ID – Bencana hidrometeorologi masih menghantui sejumlah wilayah di Jawa Barat.
Curah hujan tinggi yang memicu banjir, rob, dan longsor menjadi alarm serius bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperkuat mitigasi dan redistribusi penataan ruang.
Melalui sebuah video resmi yang diunggah di akun Instagram pribadinya @dedimulyadi71 pada Jumat, 5 Desember 2025, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memaparkan kondisi terkini di lapangan, mulai dari wilayah pesisir hingga kawasan Bandung Raya yang menjadi pusat perhatian utama penanganan bencana pada tahun mendatang.
Dalam penyampaiannya, Dedi menegaskan bahwa banjir rob di kawasan Mayangan, Subang, sudah berangsur surut. Fenomena itu ia sebut sebagai kondisi yang terjadi secara berkala akibat pasang tinggi air laut.
Baca Juga: Raja Juli Antoni Lulusan Apa? Diminta Mundur dari Menteri Kehutanan
“Rob yang terjadi di wilayah Mayangan sekarang sudah mulai surut karena itu peristiwa yang biasa terjadi di pinggir pantai ketika air laut tinggi,” ujarnya.
Dedi memastikan bahwa koordinasi dengan Bupati Subang telah dilakukan, terutama terkait antisipasi situasi serupa ke depan.
Selain rob, bencana longsor menimpa wilayah Kecamatan Cisalak yang mengakibatkan empat rumah terbawa arus. Kondisi tanah labil di kawasan hutan turut memperburuk pergerakan tanah.
Seluruh keluarga terdampak telah dievakuasi, dan Pemprov Jabar memastikan penyediaan hunian layak sebagai pengganti rumah rusak berikut pemulihan akses ekonomi warga.
Baca Juga: Harga Emas Hari ini 5 Desember 2025 Stabil, Investor Siap Akumulasi?
Tak hanya itu, Dedi juga menyoroti persoalan banjir di wilayah Kabupaten Bandung, yang menurutnya dipicu oleh alih fungsi lahan di daerah Ciwidey dan Pangalengan.
Ia menegaskan bahwa kerusakan lingkungan menjadi pemicu utama meningkatnya intensitas banjir.
“Alih fungsi lahan memiliki dampak yang cukup kuat bagi meningkatnya arus air. Untuk itu pihak yang menebang pohon atau mengalihfungsikan lahan harus bertanggung jawab,” tegasnya.
Ia juga berharap para pelaku perusakan kawasan seluas 160 hektar dapat segera diproses hukum.
