METROPOLITAN.ID - Pada Jumat, pasukan militer dan polisi mengawasi Port Moresby, sehari setelah Papua Nugini menyatakan keadaan darurat sebagai tanggapan terhadap kerusuhan dan kekerasan lainnya yang menyebabkan setidaknya 16 orang tewas.
Perdana Menteri, James Marape, menyatakan keadaan Papua Nugini darurat selama 14 hari, menangguhkan beberapa pejabat dan menempatkan lebih dari 1.000 prajurit yang bersiaga.
Setelah protes polisi dan sektor publik atas pembayaran pada hari Rabu berubah menjadi kerusuhan dan penjarahan hingga menjadikan Papua Nugini Daurat.
Baca Juga: Dukung Produk UMKM Kabupaten Bogor, Bro Ginting Pasarkan Prokduk UMKM Warga di Hotel Pribadinya
Kota tersebut kembali ke "normal baru" pada Jumat pagi, dengan polisi dan prajurit di jalanan serta antrean panjang di pompa bensin.
Hal tersebut dikatakan oleh Matt Cannon, kepala cabang layanan penanggulangan darurat nirlaba St John Ambulance.
"Kami berharap supermarket yang berfungsi akan dibuka kembali hari ini dan saya mendengar mereka meningkatkan keamanan untuk melayani kemungkinan jumlah besar orang," kata Matt Cannon.
Baca Juga: Profil Anisha Rosnah, Istri Pangeran Abdul Mateen ternyata Cucu Penasihat Sultan Brunei Darussalam
Polisi dan pegawai pemerintah lainnya melakukan mogok pada hari Rabu atas pemotongan gaji, pejabat kemudian mengatakan bahwa itu adalah kesalahan administratif.
Dalam beberapa jam, ribuan orang memadati jalanan, menjarah dan merusuh di tengah latar asap dan bangunan yang terbakar.
Sejumlah orang juga mencoba merusak pintu gerbang kantor perdana menteri.
Baca Juga: Begini Kata Anies Baswedan Setelah Dilaporkan ke Bawaslu
Sembilan orang tewas dalam kerusuhan di ibu kota, Port Moresby, dan tujuh orang tewas di Lae, di utara negara itu, demikian dilaporkan oleh Australian national broadcaster ABC pada hari Kamis, mengutip pihak kepolisian.
Menteri pertahanan Australia mengatakan pada Jumat bahwa situasi di negara itu telah membaik dan pemerintah Papua Nugini telah mengajukan beberapa permintaan kecil bantuan dari Canberra.