Pernyataannya kemudian memicu reaksi dari para aktivis muslim, khususnya saat Macron akan mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) pada Desember 2020 mendatang.
Baca Juga: Longsor di Cisarua, Petugas BPBD Masih Evakuasi
RUU tersebut dikeluarkan untuk memperkuat Undang-Undang 1905 yang secara resmi memisahkan gereja dan negara di Prancis.
Undang-Undang tersebut nantinya dapat mengizinkan setiap orang menganut agama apapun namun nilai keagamaan di sekolah dan layanan publik diduga akan dilarang.
Selain itu, Emmanuel Macron pernah enegaskan bahwa Prancis mendukung penerbitan kembali kartun kontroversial Nabi Muhammad oleh majalah satire, Charlie Hebdo, atas nama kebebasan berekspresi.
Baca Juga: Ini Urutan Perolehan Suara Partai dan Caleg di Karawang untuk DPR RI Dapil Jabar 7
Akibatnya beberapa negara di Timur Tengah memboikot produk-produk Prancis.
Di dalam negeri, Sekretaris Jenderal PBNU H Ahmad Helmy Faishal Zaini sangat menyayangkan pernyataan dan sikap Presiden Prancis Emmanuel Macron yang mengungkapkan bahwa Islam adalah agama yang sedang mengalami krisis di seluruh dunia.
"Pernyataan ini sangat tendensius. Menggelorakan islamophobia dan memiliki dampak besar terhadap perdamaian dunia," kata dia dikutip dari nu online, 21 Oktober 2020.
Baca Juga: Selama Puasa, ASN Kabupaten Bogor Kerja mulai jam 08:00-14:00 wib
Lantik Pria LGBT jadi PM Prancis
Selain dituding Islamophobia, Presiden Prancis Emmanuel Macron juga mendukung politisi LGBT, bahkan diangkat menjadi Perdana Menteri (PM) Prancis.
Pada 9 Januari 2024 lalu, ia resmi mengumumkan PM Prancis baru, Gabriel Attal.
Attal menjadi PM paling muda sepanjang sejarah Prancis karena dilantik saat berusia 34 tahun.
Tak cuma itu, menurut laporan CNN, Gabriel Attal sebagai lelaki pertama yang secara terang-terangan mengakui gay.
Hal ini tentu saja menjadikannya sebagai salah satu politisi LGBT yang berkuasa di dunia.