Skeptisisme juga muncul dari sejumlah pihak yang meragukan keberhasilan kebijakan kenaikan gaji sebagai cara untuk mencegah korupsi.
Mereka berpendapat bahwa peningkatan finansial mungkin hanya menciptakan keinginan lebih tinggi untuk kekayaan pribadi tanpa benar-benar mengubah perilaku pejabat. Kebijakan ini dinilai tidak mampu merubah akar permasalahan korupsi yang bersifat sistemik.
Kekhawatiran Terhadap Dampak Buruk pada Anggaran
Tak hanya itu, kekhawatiran tentang dampak buruk pada anggaran juga menjadi sorotan utama. Beberapa pihak berpendapat bahwa kenaikan gaji pejabat dapat memberikan tekanan tambahan pada anggaran negara yang sudah terbatas.
Tanpa jaminan bahwa kebijakan ini akan memberikan hasil positif dalam upaya pemberantasan korupsi, risiko terhadap stabilitas anggaran menjadi semakin tinggi.
Sebagai solusi alternatif, pihak yang tidak setuju dengan kebijakan ini menyarankan penguatan pengawasan dan penegakan hukum.
Investasi lebih lanjut dalam lembaga-lembaga tersebut dianggap lebih efisien dalam menciptakan sistem kontrol yang mampu mencegah dan menindak tindak korupsi.
Fokus pada peningkatan kapasitas dan independensi lembaga-lembaga ini dianggap lebih mendalam dan berkelanjutan.
Untuk mengatasi kekhawatiran terhadap anggaran, perlu ditingkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran.
Mekanisme yang lebih terbuka dan akuntabel dapat memberikan kejelasan tentang alokasi dana dan meminimalkan risiko penyalahgunaan anggaran.
Dengan meningkatkan keterbukaan, pemerintah dapat membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa setiap peningkatan anggaran diarahkan pada upaya nyata pemberantasan korupsi.
Pentingnya Partisipasi Masyarakat
Dalam menghadapi kompleksitas permasalahan korupsi, partisipasi masyarakat dianggap sebagai elemen penting dalam upaya pemberantasan.
Keterlibatan aktif masyarakat dapat berperan sebagai pengawas yang efektif terhadap perilaku pejabat.
Oleh karena itu, pemerintah seharusnya lebih memperhatikan peran masyarakat dalam menyuarakan aspirasi, memberikan masukan, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan anti-korupsi.