METROPOLITAN.ID - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan komitmennya untuk menambah lima rute baru dalam jaringan transportasi massal Transjabodetabek selama masa jabatannya. Perluasan jalur ini akan mencakup hingga ke wilayah Cianjur, Jawa Barat.
Dalam Rapat Kerja Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Selasa (17/06/25), Pramono menegaskan bahwa Pemprov DKI siap memberikan subsidi bagi penumpang dari wilayah sekitar ibu kota, seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan bahkan Cianjur.
“Maka kami akan membuka kurang lebih 10 rute baru. Sekarang yang sudah dibuka lima, akan ada lima lagi,” ujar Pramono dalam forum tersebut dikutip dari Suara.com.
Baca Juga: Miris! Anak Kecil Disuruh Sang Ibu Ngemis di Jalan, Dinsos Pekanbaru Bertindak
Pertemuan itu juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Gubernur Banten Andra Soni.
Mereka duduk bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), membahas upaya sinergi pembangunan kawasan megapolitan.
Menurut Pramono, persoalan kemacetan di Jakarta tidak akan teratasi hanya dengan mengandalkan layanan Transjakarta yang terbatas pada wilayah dalam kota.
Ia menyoroti bahwa setiap pagi hari, sekitar 4,5 juta warga dari wilayah sekitar masuk ke Jakarta untuk bekerja, dan kembali ke tempat tinggal mereka di sore hari. Karena itu, ekspansi layanan Transjabodetabek dianggap mendesak.
Untuk mendukung perpindahan warga aglomerasi dari kendaraan pribadi ke transportasi umum, Pramono menyebut bahwa Pemprov DKI akan menanggung subsidi penuh bagi 15 golongan masyarakat, termasuk bagi yang berdomisili di luar Jakarta.
“Nantinya dengan Transjabodetabek ini, untuk warga Bekasi, Depok, Cianjur, Tangerang, Tangerang Selatan, dan sebagainya, kami juga akan 15 golongan, kami gratiskan,” katanya.
Subsidi tersebut, jelas Pramono, akan ditopang oleh kebijakan fiskal daerah, seperti penyesuaian tarif parkir serta penerapan sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP).
Kebijakan ini bertujuan mendorong masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke moda transportasi umum.
“Sehingga, dengan demikian, orang mau bawa mobil monggo-monggo saja, tapi bayar. Sedangkan bagi warga yang mau naik transportasi publik, 15 golongan, baik Jakarta, di luar Jakarta, gratis,” tegasnya.