Baca Juga: Liburan Sekolah Seru di Jakarta: Tempat Wisata Alam yang Wajib Dikunjungi
Pramono juga menegaskan bahwa proyek ERP, yang sudah dirancang sejak masa kepemimpinan Gubernur Sutiyoso, kini siap untuk direalisasikan.
Sistem ini akan memungut biaya dari kendaraan pribadi yang melintasi ruas jalan tertentu di Jakarta, dan hasilnya akan difokuskan untuk mendukung pengembangan angkutan massal lintas wilayah.
“ERP sepenuhnya akan kami gunakan untuk memberikan subsidi bagi warga di luar Jakarta. Maka dengan demikian, ada asas keadilan di sana,” tandasnya.
Baca Juga: Nama Jenderal Hoegeng Abadi di Bogor, Bupati Rudy Susmanto: Sosok Inspiratif Penuh Teladan
Ia menekankan bahwa ERP merupakan bagian dari strategi Pemprov DKI dalam menciptakan keadilan mobilitas.
Ia kembali menyoroti tekanan yang dihadapi Jakarta saat jutaan warga dari luar kota memadati ibu kota setiap pagi.
“Dan ini sudah tidak bisa ditolak lagi, karena mereka rata-rata memang bekerja di Jakarta. Sehingga itulah yang kemudian kami akan atur,” sambungnya.
Sementara itu, pengamat transportasi Muhammad Akbar menilai Jakarta sebenarnya telah memiliki kesiapan penuh untuk mengimplementasikan ERP.
Ia menyebutkan bahwa dari sisi regulasi, tak ada hambatan berarti karena landasan hukum sudah tersedia.
“Artinya, secara regulasi, tidak ada lagi alasan untuk menunda,” ujar Akbar.
Akbar menjelaskan bahwa Jakarta kini memiliki sistem transportasi publik yang sudah terintegrasi, seperti MRT, LRT, Transjakarta, dan Mikrotrans. Seluruh moda transportasi tersebut telah terkoneksi baik dari sisi fisik maupun tarif.
“Jika semua prasyarat tersebut sudah terpenuhi, maka hambatan terbesar dalam penerapan ERP saat ini bukan lagi soal teknis. Tantangan utama kini adalah faktor politik dan sosial, yakni keberanian pengambil kebijakan untuk bertindak, serta kesiapan masyarakat untuk menerima perubahan,” tutupnya.
