METROPOLITAN.ID - Gerakan Rakyat menilai proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh, yang kini jadi beban negara, merupakan tanggung jawab mantan presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Ia mengatakan, Whoosh merupakan keputusan tanpa perhitungan kebijakan yang matang, dan kini terbukti menjadi beban ekonomi jangka panjang bagi negara.
Anggota Dewan Pakar Gerakan Rakyat, Nandang Sutisna, meminta mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bertanggung jawab kepada rakyat Indonesia dan Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga: Siapa Selingkuhan Hamish Daud? Isu Orang Ketiga Kembali Menguat, Bikin Rumah Tangga Raisa Retak
Sebab, mewariskan proyek dengan beban keuangan besar di tengah upaya pemerintah saat ini memulihkan kondisi ekonomi nasional.
Menurut Nandang, proyek Whoosh dibiayai dari manapun, termasuk APBN, Danantara, maupun BUMN pada hakikatnya sama saja karena akan tetap menjadi beban rakyat.
“Tidak ada istilah APBN atau Non-APBN, karena semua muaranya sama uang rakyat juga,” ujar Nandang dalam keterangannya, Sabtu 25 Oktober 2025.
Baca Juga: Harga Perak Hari Ini 26 Oktober 2025, Begini Prospek Investasinya
Ia menjelaskan, total biaya proyek Whoosh yang tercatat mencapai sekitar USD 7,27 miliar (setara sekitar Rp 120 triliun), termasuk cost overrun, kini diyakini oleh Gerakan Rakyat akan membebani negara dengan total beban keuangan jangka panjang yang diproyeksikan mencapai lebih dari Rp130 triliun setelah memperhitungkan biaya bunga dan restrukturisasi pinjaman kepada Tiongkok.
Skema pembayaran utang bahkan disebut bisa berlangsung hingga 60 tahun ke depan, membuat Indonesia harus terus mencicil kewajiban meski usia kereta cepat itu sendiri kemungkinan sudah melampaui masa pakainya.
“Kita akan tetap membayar cicilan ketika rel dan armadanya sudah aus dimakan usia. Ini ironi yang menunjukkan betapa lemahnya perencanaan kebijakan publik di masa lalu,” tegasnya.
Baca Juga: Harga Emas Perhiasan Hari Ini 26 Oktober 2025 Stabil, Saatnya Beli atau Jual?
Selain itu, Gerakan Rakyat juga mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti informasi yang pernah disampaikan oleh Mahfud MD mengenai dugaan kemahalan harga proyek Whoosh hingga tiga kali lipat dari nilai semestinya. Menurut Nandang, dugaan tersebut harus diusut secara terbuka karena berpotensi menjelaskan akar dari membengkaknya biaya dan panjangnya restrukturisasi keuangan proyek tersebut.
“Publik berhak tahu apakah lonjakan biaya itu murni faktor teknis, atau ada unsur penyimpangan kebijakan dan mark up yang harus dipertanggungjawabkan,” ujarnya.