METROPOLITAN - Ribuan umat Islam, Jumat (11/5), tumpah ruah di kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta, untuk menyatakan penolakan atas rencana Pemerintah Amerika Serikat (AS) yang akan memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Jerusalem. Rangkaian acara aksi damai yang dinamakan ‘Solidaritas Indonesia Bebaskan Baitul Maqdis’ ini berjalan selama delapan jam. Diawali salat Subuh berjamaah dan ditutup dengan Salat Jumat di lapangan Monas.
Dalam acara ini, massa mendengarkan sejumlah orasi dari para tokoh dan ulama di antaranya Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Presiden PKS Sohibul Iman, Gubernur DKI Anies Baswedan, Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) KH Sobri Lubis, KH Alkhathath, dan para tokoh Alumni 212 lainnya.
Dalam sambutannya, Hidayat Nur Wahid menegaskan, keputusan Donald Trump memindahkan Kedubesnya itu sama saja mengabaikan protes dunia dan hasil voting Majelis Umum PBB. "Ini berarti Pemerintah AS tidak mengindahkan protes dunia, termasuk hasil voting Majelis Umum PBB yang mayoritas menolak klaim Jerussalem sebagai ibu kota Israel," katanya dalam orasi.
Menurut Hidayat, kebijakan AS ini justru menodai upaya perdamaian dua negara, Palestina-Israel, yang dikehendaki Amerika sendiri. Karena itu, ia berharap Donald Trump membatalkan kebijakannya tersebut karena hanya memperburuk masa depan perdamaian Palestina-Israel. "Melalui aksi ini, mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa umat Islam Indonesia akan terus mendukung perjuangan rakyat Palestina dalam membebaskan Baitul Maqdis," tegasnya yang disambut teriakan Allahu Akbar oleh ribuan massa. "Doa dan keikhlasan kita semua semoga Allah SWT, bukan nurani untuk selamatkan Al Quds dan Masjid Al Aqsa," tutup Hidayat.
Presiden PKS Sohibul Iman menambahkan, sikap kepongahan Presiden Trump yang akan memindahkan kedubesnya ke Jerusalem pada 14 Mei depan merupakan simbol dukungan penuh AS terhadap Israel. "Tentu ini mencederai Dewan Keamanan (DK) PBB. Hampir semua negara anggota PBB menolak," katanya yang saat aksi itu mengenakan syal Palestina.
Bangsa Indonesia, lanjut dia, sebagai anggota PBB, melalui Menteri Luar Negeri (Menlu) telah turut melakukan penolakan. "Kita menolak tentang pemindahan ini. Hari ini (kemarin, Red) bangsa Indonesia mendukung Pemerintah Indonesia agar memperjuangkan pemindahan ini terjadi," ujar Sohibul.
PKS sendiri melalui delegasinya, kata dia, telah mengirimkan surat protes ke Kedubes AS di Jakarta pada Rabu (9/5) lalu. "PKS telah melayangkan surat protes melalui Kedubes AS. Kami ingin Trump menghentikan rencananya itu," tegasnya.
Sohibul pun mengajak seluruh elemen bangsa Indonesia untuk melakukan sejumlah aksi nyata terhadap keputusan Pemerintahan Trump tersebut. "Pertama, lakukanlah penyebaran informasi sesungguhnya tentang kebiadaban zionis Israel dan penderitaan rakyat Palestina," ujarnya.
Kedua, lanjut Sohibul, menyemarakkan edukasi terkait keistimewaan kota bersejarah Al-Quds. Ketiga, melakukan gerakan sosio-kultural yang serius (serious socio-cultural movement), seperti boikot produk Israel. "Semoga gerakan nyata ini bisa menggugah dunia dan membuat Pemerintah AS membatalkan keinginannya. Intinya kami menegaskan bahwa persoalan Jerusalem sebagai ibu kota Palestina tidak bisa ditawar-tawar, karena Al-Quds adalah ambang batas umat Islam di seluruh dunia," pungkasnya menambahkan.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi PKS Sukamta yang beberapa hari sebelumnya memimpin delegasi elite PKS ke Kedubes AS menyatakan kekhawatirannya bahwa peresmian Kedubes AS di Jerussalem akan memicu babak baru konflik di Palestina dan bahkan bisa meluas di Timur Tengah. "Palestina merupakan salah satu tanah suci umat Islam, negara-negara Timur Tengah dan juga negara-negara Islam akan selalu menempatkan Palestina sebagai perhatian utama dalam kebijakan luar negeri. Sikap AS yang keras kepala ini akan merusak hubungan antara AS dengan dunia Islam. Amerika akan menanggung rasa marah umat Islam se-dunia atas sikapnya ini," jelas Sukamta.
Peresmian Kedubes AS di Jerusalem ini, lanjutnya, akan memperlihatkan wajah AS sebagai negara yang tidak taat aturan internasional. Trump jelas akan melanggar puluhan resolusi tentang Jerusalem di antaranya 15 resolusi DK PBB, 7 resolusi Majelis Umum PBB, dan 6 resolusi Unesco. "Kita berharap Dubes AS Pak Joseph R. Donovan sampaikan protes kami ini ke Presiden Trump. Jika AS paksakan kehendaknya, dubes akan melihat setiap hari ada demonstrasi di seluruh daerah se-Indonesia dan di kantor Kedubes AS. Amerika akan menanggung kemarahan jutaan orang setiap hari di seluruh dunia, " tegas Sukamta.
Selanjutnya anggota Komisi I DPR RI ini juga meminta Pemerintah RI untuk mengeluarkan nota protes kepada Pemerintah AS terkait rencana peresmian kantor kedubesnya di Yerusalem. Apabila AS tetap laksanakan peresmian, Sukamta berharap Pemerintah Indonesia untuk memasang bendera setengah tiang di PBB dan seluruh kantor kedubesnya di berbagai negara. "Aksi bendera setengah tiang ini juga kita harapkan bisa dilakukan oleh semua anggota OKI dan seluruh negara di dunia sebagai wujud duka cita atas sikap arogan AS dan juga dukungan moral untuk Bangsa Palestina," pungkas anggota Dewan asal Jogjakarta ini.
Sementara, Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan mengatakan, aksi 115 itu merupakan bentuk pesan kepada dunia bahwa Indonesia konsisten dalam membantu perjuangan rakyat Palestina. Apalagi, hubungan Palestina-Indonesia sudah terjalin lama, bahkan Palestin sebagai pihak yang mendukung kemerdekaan Indonesia sebelum diproklamasikan. "73 tahun sesudah Indonesia merdeka, kita masih terus konsisten. Untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Ini bukan hanya aspirasi dari umat Islam, ini adalah amanat konstitusi yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa," katanya.
Sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Anies menginginkan penjajahan di muka dunia harus dihapuskan, dan bangsa Indonesia memiliki komitmen untuk menunaikan amanat konstitusi dan perjuangan kemanusiaan ini. "Bangsa Palestina terdiri dari berbagai macam identitas. Karena itu, perjuangan kemerdekaan ini perlu kita dukung oleh seluruh komponen bangsa indonesia," ungkapnya.
