METROPOLITAN.id - Anggota DPRD Kota Bogor dar fraksi PDI Perjuangan, Atty Somaddikarya kembali menegaskan soal fungsi anggota dewan. Baginya, anggota DPRD merupakan pelayan masyarakat. Untuk itu, pernyataan-pernyataan anggota DPRD harus didukung dengan data dan fakta. Sebab, apa yang dilontarkan harus bisa dipertanggungjawabkan. Menurut Atty, setiap pernyataan atau kebijakan pasti ada pro dan kontra. Kondisi ini merupakan hukum alam atau hukum politik yang tak terbantahkan. Yang jelas, setiap kepentingan rakyat harus diperjuangkan. “Setiap kebijakan dan pernyataan pasti ada dukungan dan benturannya, ada pro dan kontranya. Tapi jika untuk kepentingan rakyat harus diperjuangkan dan dipertanggungjawabkan,” tegas Atty. Atty sendiri berkomitmen memperjuangkan program untuk kepentingan rakyat, selama APBD yang berasal dari pajak dan bersumber dari jerih payah masyarakat tidak membentur atau merusak regulasi yang sudah dibuat. “Saya akan kawal, akan berjuang untuk mendukung programnya yang didanai oleh APBD. Asalkan, tidak melanggar aturan,” terangnya. Untuk itu, jika ada kebijakan atau program yang tidak pro rakyat, harus ditolak dengan lantang. “Jika tidak pro rakyat apalagi merugikan,  saya akan keras menolak dan lantang melawan. Bukan karena perkara suka atau tidak suka, sebab jika tidak pro rakyat itu merupakan kepentingan pribadi,” ujar Atty. Sejauh ini, dirinya juga kadang menyesalkan apa yang ia suarakan tidak mendapatkan support. Namun, hal itu tidak membuatnya patah arang dam justru menambah semangat untuk konsisten berjuang sebagai pelayan masyarakat. “Kadang tidak dapat support, tapi harus konsisten berjuang untuk kepentingan dan sebagai pelayan masyarakat,” tandasnya. (*/fin)