Kabut asap yang melanda sejumlah wilayah Riau direspons Presiden Joko Widodo dengan meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Selasa (17/9/2019).
Dua titik karhutla di Riau yang ditinjau Jokowi adalah karhutla di Desa Merbau, Kabupaten Pelalawan dan di Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar.
Jokowi tiba di Riau pada Senin (16/9/2019) petang dan langsung menggelar rapat terbatas yang diikuti jajaran terkait serta pemerintah daerah setempat.
Beberapa hal yang disorot oleh Jokowi di antaranya lambannnya serta kurang berjalannya pemerintah daerah setempat dalam menangani kasus karhutla di Riau.
1. Soroti Sistem Pemda yang Tak Aktif
Mengutip TribunPekanbaru, Jokowi menyoroti kinerja sistem di pemerintahan daerah mulai dari Kepolisian, TNI hingga stakeholder lainnya belum optimal.
"Kita tahu ghubenur punya perangkat sampai ke bawah, mulai bupati, walikota sampai camat dan kepala desa. Kemudian Pangdam juga begitu, punya perangkat Danrem, Dandim, Koramil, Babinsa.""Kapolda juga punya perangkat, mulai dari Kapolres, kapolsek sampai babinkantibmas, semuanya ada, belum lagi yang di BNPB, kehutanan, kita punya semua, tapi perangkat-perangkat ini tidak diaktifkan secara baik," ucap Jokowi.
Menurutnya, jika kinerja sistem di daerah dapat diaktifkan secara baik maka karhutla tidak akan terjadi dan dapat dicegah.
"Kalau perangkat itu diaktifkan, saya yakin, kalau ada satu titik api langsung ketahuan sebelum sampai ratusan titik."
"Itu sudah saya ingatkan berkali-kali mengenai ini, karena yang kita hadapi ini bukan hutan, tapi lahan gambut, dan hutan gambut, kalau sudah terbakar, sulit dipadamkan," sebutnya.
Lebih lanjut, Jokowi menegaskan pentingnya kehadiran pemerintah daerah setempat yang dianggap sangat penting dalam penanganan kasus ini.
"Kalau tidak ada dukungan dari pemerintah daerah, ini sulit, karena ini adalah pekerjaan besar, pengalaman kita tahun-tahun sebelumnya kan seperti itu, kalau sudah ada titik api itu sulit dipadamkan," ujarnya.
2. Lakukan Hujan Buatan
Dalam rapat tersebut, Jokowi juga meminta kepada TNI dan BNPB agar memaksimalkan teknologi modifikasi cuaca dengan penyemaian garam yang dilakukan dalam jumlah yang lebih banyak.
Meskipun sebelumnya Presiden beberapa waktu yang lalu telah menginstruksikan untuk dilakukan penyemaian garam.
