METROPOLITAN.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengklaim penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang sudah diberlakukan sejak Rabu (7/7) berhasil menurunkan tingkat mobilitas warga hingga diatas 20 Persen. Kepastian itu disampaikan langsung Wali Kota Bogor, Bima Arya. Bima menyampaikan, sesuai paparan yang disampaikan Koordinator PPKM Darurat Jawa dan Bali, penurunan mobilitas di Kota Bogor menjadi salah satu yang terbaik di Jawa. “Jadi penurunan mobilitas Kota Bogor di atas 20 persen, masuk kode warna kuning,” kata Bima Arya. Atas hasil itu, menurut Bima, penerapan kebijakan PPKM Darurat Jawa dan Bali di Kota Bogor mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Pasalnya, Kota Bogor dianggap bisa menekan angka mobilitas masyarakat selama PPKM Darurat. Terpisah, meski sudah mendapat apresiasi, Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro memastikan akan terus melakukan rajia-rajia di sejumlah titik yang ada di Kota Bogor hingga pelaksanaan PPKM Darurat berakhir pada Selasa (20/7). "Masih sama tidak ada perbedaan, kami terus melakukan rajia-rajia selektif ya, hanya untuk sektor-sektor yang diperbolehkan," singkatnya. Sebelumnya, Koordinator PPKM Darurat Jawa dan Bali, Luhut Binsar Panjaitan menggelar rakor terkait evaluasi PPKM Darurat, Minggu (11/7). Rakor ini diikuti sejumlah kepala daerah dan unsur pimpinan Forkopimda yang ada di wilayah Jawa dan Bali. Kepada para peserta rakor, Luhut menyampaikan ada tiga indikator yang digunakan dan kemudian digabung menjadi satu indikator komposit dalam melihat pergerakan masyarakat, yaitu facebook mobility, google traffic dan intensitas cahaya di malam hari dari NASA /NOAA. “Ketiga indikator tersebut dipilih karena memenuhi dua elemen penting dalam pengawasan pembatasan aktivitas dan pergerakan masyarakat, khususnya PPKM - darurat), yaitu timeliness dan locality. Seluruh indikator yang dipakai dapat mencerminkan aktivitas dan pergerakan masyarakat di level kabupaten/kota dengan lag yang relatif pendek,” kata Luhut. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi ini menyampaikan, sejak diterapkan PPKM Darurat, menunjukkan adanya penurunan mobilitas masyarakat. Untuk Jawa Barat dan Jawa Tengah, cukup banyak daerah yang kode mobilitasnya berwarna kuning dibanding sebelumnya. “Hal itu cukup menggembirakan kita. Secara keseluruhan penurunan yang ada masih landai, belum tajam,” ucap Luhut. Pihaknya membagi 4 kode warna mobilitas yang digunakan, yaitu kurang dari 10 persen (Hitam), 10 - 20 persen (Merah), 20 - 30 persen (Kuning) dan lebih dari 30 persen (Hijau). Sejak PPKM Darurat dilakukan kata Luhut, telah terjadi penurunan mobilitas di Jawa Bali. Namun masih diperlukan upaya kerja keras untuk menghasilkan penurunan indeks komposit mobilitas dan aktivitas sesuai target. Berdasarkan indeks google traffic telah menunjukkan penurunan yang tajam, menunjukkan penurunan kepadatan lalu lintas dan keberhasilan penyekatan jalan dalam kota. Namun berdasarkan facebook mobility, tidak turun setajam google traffic yang mengindikasikan pergerakan orang/masyarakat di wilayah yang lebih kecil masih terjadi. Untuk itu tegas Luhut, perlu dilakukan peningkatan patroli di wilayah yang lebih kecil, masuk ke perumahan atau kampung untuk memastikan kepatuhan PPKM Darurat dan Protokol Kesehatan. Penurunan terendah terlihat pada intensitas cahaya di malam hari yang mencerminkan masih tingginya aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas industri dan aktivitas lalu lintas antar-kota di malam hari. Kepada semua pemda dan jajaran forkopimda, Luhut menyampaikan langkah-langkah yang perlu ditempuh adalah patroli di malam hari perlu ditingkatkan di wilayah yang lebih kecil, untuk membubarkan masyarakat yang masih berkerumun. Kemudian, inspeksi terhadap industri esensial yang menerapkan shift malam supaya tetap mengikuti aturan 50 persen kapasitas dan pembatasan mobilitas kendaraan antar kota. “Saya minta kepada Kapolri, kapolda dan jajarannya untuk terus melakukan penyekatan terhadap mobilitas tidak hanya pada jalan-jalan ring 1, namun juga ke ring 2, serta melakukan patroli ke wilayah-wilayah permukiman untuk memastikan kepatuhan prokes,” tegasnya. (rez)