METROPOLITAN.id - Pada akhir tahun lalu, Charta Politika merilis hasil survei bertajuk Refleksi Akhir Tahun 2021; Kondisi Politik, Ekonomi dan Hukum di Masa Pandemi. Survei dilakukan pada tanggal 29 November - 6 Desember 2021. Metode survei menggunakan wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Dalam survei tersebut, sampel dipilih sepenuhnya secara acak (probability sampling) dengan menggunakan metode penarikan sampel acak bertingkat (multistage random sampling), dengan memperhatikan urban/rural dan proporsi antara jumlah sampel dengan jumlah pemilih di setiap Provinsi. Jumlah sampel sebanyak 1.200 responden yang tersebar di 34 provinsi. Metodologi yang digunakan adalah metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error ± (2.83%) pada tingkat kepercayaan 95 persen. Laporan survei kali ini juga menyajikan tren dari data hasil survei yang diperoleh pada survei lapangan periode 20-27 Februari 2020 dan 12 -20 Juli 2021, serta data hasil survei menggunakan telepon yang dilakukan pada periode 1-8 Mei 2020, 6-13 Juni 2020, 6-12 Juli 2020, 26-29 Januari 2021, 24-28 Februari 2021, dan 20-24 Maret 2021 untuk melihat dinamika perubahan persepsi publik selama masa pandemi Covid-19. Hasil survei ini juga memotret pandangan masyarakat soal reshufle kabinet. Hasilnya, sebanyak 68,1 persen menyatakan setuju jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshufle kabinet. Hasil tersebut keluar atas pertanyaan apakah masyarakat setuju Presiden Jokowi kembali melakukan reshufle menteri-menterinya. Sementara itu, 18,8 persen responden menjawab tidak setuju reahufle kabinet dilakukan dan 13,2 persen responden menjawab tidak tahu. Adapun beberapa temuan lain dari hasil survei tersebut di antaranya sebagai berikut: • Kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah tergolong cukup baik, berada pada angka 70%. Pada tren yang disajikan, tingkat kepuasan ini hampir mendekati kondisi pada masa sebelum pandemi (Februari 2020). • Penilaian responden terhadap kondisi ekonomi, hukum dan pemberantasan korupsi relatif berada pada kisaran 40-50 persen yang menyatakan baik. • Akan tetapi, sebagaimana terlihat pada tren yang disajikan pada sisi optimisme publik terhadap kondisi ekonomi satu tahun yang akan datang, terlihat peningkatan yang cukup tinggi bahkan melebihi optimisme publik pada Februari 2020 lalu. • Sementara pada bidang politik terutama praktik demokrasi, lebih dari 60 persen responden yang menilai baik. (fin)