"Oknum ini menjadi ketua tim yang melaksanakan tugas di lapangan dan melaksanakan tugas di kantor sebagai koorsub. Karena untuk mempercepat pengerjaan ada staf yang membantu, sehingga ia memberikan akun miliknya untuk mengerjakannya. Tetapi karena kelalaiannya tidak segera untuk menarik lagi akun tersebut dan akun miliknya dipergunakan untuk mengubah data yang ada di sistem," kata Dyas.
Ia juga mengungkapkan, Selain sanksi pidana ada juga sanksi administrasi yang menanti oknum ASN tersebut. Sebab ketentuan di BPN jika ada pegawai dihukum lebih dari satu tahun penjara maka bisa diusulkan untuk dilaksanakan pemberhentian.
"Tapi selama belum ada putusan yang incrakh tetap akan kita lakukan azas praduga tak bersalah," ungkapnya. (fin/mam)
