Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Rakhmawati memastikan seluruh kendaraan operasional itu akan menyisir warga yang membutuhkan. “Truk-truk ini semuanya berkeliling di sejumlah wilayah Kota Bogor dan mereka mengangkut para penumpang yang telantar,” katanya.
Sementara dari Kabupaten Bogor, Organisasi Angkutan Darat (Organda) juga terpaksa menahan diri untuk beroperasi normal. Sebab, banyak sopir yang merasa keselamatannya tak terjamin dengan maraknya aksi sweeping sepihak.
“Sebenarnya tidak mogok massal. Tetapi karena terjadi bentrok angkot dengan ojek online, jadi lebih baik tidak narik dulu sampai kondisi ini membaik,” ungkap Sekretaris Organda Kabupaten Bogor M Yusuf.
Ia pun hingga kini masih menunggu peraturan resmi yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor untuk menerbitkan aturan teknis soal operasional kendaraan online. “Kami sudah mengajukan surat resmi atas keributan ini ke DPRD Kabupaten Bogor dan kami tinggal mengunggu perda yang akan disahkan bupati Bogor terkait keributan akhir-akhir ini,” imbuhnya.
Terpisah, Bupati Bogor Nurhayanti mengajak semua pihak, baik sopir angkot maupun pengemudi online, agar bisa menahan diri. Sebab, jangan sampai dengan kejadian seperti ini menyebabkan kerugian bagi orang lain maupun diri mereka sendiri. “Tidak ada pilihan lain selain kita saling menahan diri. Kami (pemerintah, red) akan menata dan mengelola sesuai aturan yang tengah dibuat pemerintah pusat,” kata nenek tiga cucu itu.
Mantan sekda Kabupaten Bogor ini pun menyarankan agar kedua belah pihak tetap beroperasi seperti biasa. Sebab, keberadaan angkutan umum dan angkutan online sangat dibutuhkan masyarakat. “Angkot juga harus memberi kenyamanan untuk para penumpang karena keberadaan mereka sangat dibutuhkan masyarakat. Saya harap semuanya bisa menjaga kondusivitas Kabupaten Bogor dengan menjaga diri,” harap dia.
(yos/rez/c/feb/run)
