METROPOLITAN.ID - Rencana Wali Kota Bogor Bima Arya bakal melakukan rotasi mutasi terhadap pejabat yang ada di Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor disoal Anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi PPP, Akhmad Saeful Bakhri.
Musababnya, Anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi PPP ini menilai bahwa rotasi mutasi pejabat menjelang akhir masa jabatan itu idealnya dilakukan secara terbatas, dan hanya untuk mengisi kekosongan jabatan saja.
Anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi PPP ini juga mempertanyakan mengapa Pemkot Bogor berencana melakukan rotasi jabatan, padahal beberapa minggu belakangan Wali Kota Bogor Bima Arya juga sudah melakukan rotasi jabatan pada 7 pejabat pimpinan tinggi pratama.
"Kenapa tidak pakai open bidding saja? Apa acuan yang dipakai oleh Tim Penilai Jabatan? Sementara SK pemetaaan manajemen talenta dan kelompok rencana suksesi m PNS di lingkungan Pemkot Bogor hingga pekan kemarin saja belum ditandatangani wali kota?," kata Akhmad Saeful Bakhri.
Kalaupun SK pemetaaan manajemen talenta dan kelompok rencana suksesi PNS di lingkungan Pemkot Bogor sudah ditandatangani, tentunya perlu adanya sosialisasi kepada ASN guna memenuhi ketentuan asas yang diatur dalam Perwal 40 tahun 2021, salah satunya adalah asas keterbukaan.
Kalaupun rotasi jabatan didasari dengan menggunakan sistem merit, dilanjutkan Akhmad Saeful Bakhri, jangan sampai keputusan dan kebijakan tersebut mengganggu roda pemerintahan.
"Hanya mengingatkan saja, walaupun itu hak prerogatif, jangan sampai dilakukan hanya untuk pembenaran saja dan hanya berlaku bagi orang-orang tertentu. Bagaimana nasib karier ASN yang bekerja dengan benar dan sepenuh hati?," ucap dia.
"Pada akhirnya publik khususnya ASN akan menilai open biding maupun merit sistem melalui manajemen talenta semua tidak ada bedanya, hanya berdasar pada otoritas walikota saja," lanjut Akhmad Saeful Bakhri.
Dirinya berharap Pemkot Bogor bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan, sehingga setiap keputusan dan kebijakan yang diambil tidak mengundang polemik, mengingat saat ini memasuki tahun politik.
"Belum lagi ini dilakukan menjelang masa akhir jabatan. Secara logika ini kental dengan muatan politik. Karena apabila dilihat dengan masa bakti wali kota yang tinggal menghitung hari, apa yang dapat dilakukan oleh kepala dinas untuk mengejar target dan janji-janji wali kota," tandas Akhmad Saeful Bakhri.
Sebelumnya, Wali Kota Bogor, Bima Arya berencana bakal kembali melakukan rotasi mutasi terhadap pejabat yang ada di Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.
Rencananya, rotasi mutasi ini dilakukan untuk pejabat di semua tingkatan mulai dari eselon 2, 3 dan 4 yang ada di lingkup Pemkot Bogor.
Menurut Bima Arya, rotasi mutasi pejabat itu dilakukan berdasarkan manajemen talenta yang dilakukan jajaran Pemkot Bogor.
"Jadi sistemnya itu pakai penilaian melalui manajemen talenta. Hal itu dilakukan karena memang Kota Bogor sudah bisa menerapkan itu," kata Bima Arya kepada wartawan, Senin 27 November 2023.
