METROPOLITAN.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melakukan pertemuan dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Barat di Hotel Santika Bekasi pada Selasa, 2 Juli 2024.
Dalam pertemuan ini, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) meminta Pemkot Bogor untuk mengelola secara mandiri pelaksanaan Buy The Service (BTS) Biskita Transpakuan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah mengatakan, pada tahun 2025 Biskita Transpakuan sudah tidak lagi dikelola oleh Pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan akan dialihkan semuanya ke Pemkot Bogor.
Pengalihan ini nantinya akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor.
"Pengalihan ini kan gak mudah, yang pertama dari sistem pendanaan dan pengelolaan. Disitukan ada banyak aspek operator, penyedia layanan dan lain sebaginya," kata Syarifah Sofiah.
Dalam pertemuannya itu, sekaligus belajar bagaimana proses pengalihan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dan apa yang harus disiapkan nantinya.
"Supaya aturan atau dasarnya yang harus disiapkan apa. Kalau dari mereka (Pemerintah Provinsi) ada beberapa Peraturan Gubernur (Pergub), berarti untuk kita nanti akan Peraturan Wali Kota (Perwali) apa saja," ucap Syarifah Sofiah.
"Untuk penyimpanan anggarannya kemaren disampaikan kalo subsidi ada kelemahannya dan lain sebagainya. Jadi Provinsi Jabar pun menyimpannya di belanja layanan. Nah kita akan mengikuti juga," sambung dia.
Yang menjadi kekhawatiran Pemkot Bogor saat ini yaitu, dengan adanya pengalihan ini bagaimana masyarakat tidak ada merasakan perbedaan.
"Jadi di Provinsi itu 2 koridor walaupun sudah beralih ke Pemprov dari pusat tapi dari pelayanan itu masyarakat tidak merasakan perbedaan. Itu yang kita harapkan apapun prosesnya pengalihan dan sebaginya masyarakat tidak merasakan perbedaan," ungkap Syarifah Sofiah.
Maka dari itu, dilanjutkan Sekda Kota Bogor, Pemkot Bogor akan melakukan pembahasan terkait dengan anggaran tahun 2025 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor.
"Dikita mulai awal tahun 2025 pada bulan Januari. Jadi kita akan diskusikan dengan DPRD salah satu pembahasan anggaran 2025," imbuh Syarifah Sofiah.
Disisi lain, pada awal tahun 2025 nanti Pemkot Bogor tidak mendapatkan subsidi dari Pemerintah Pusat untuk Biskita Transpakuan. Dengan begitu, untuk tahun 2025 semuanya menggunakan APBD Kota Bogor.
"Tidak ada lagi subsidi dari pemerintah pusat, semuany itu full dari APBD Kota Bogor," pungkas Syarifah Sofiah. (rif)
