METROPOLITAN.ID - Seluruh Dewan Pengawas (Dewas) dan jajaran direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bogor melaksanakan penandatanganan pakta integritas jaga netralitas BUMD Kota Bogor menghadapi Pilkada 2024.
Semua direksi dan dewas teken pakta intergritas usai Rapat Koordinasi (Rakor) evaluasi BUMD di IPB Internasional Convention Center (IICC), Senin 15 Juli 2024.
Ketua Forum BUMD Kota Bogor, Rino Indira Gusniawan mengatakan, tanpa seremonial penandatanganan pakta intergritas, semua BUMD di Kota Bogor sudah menjunjung tinggi netralitas sesuai arahan Pj Wali Kota Bogor Hery Antasary.
Untuk menambah keyakinan bagi semua, sambung dia, beberapa hal memang harus dicantumkan melalui pakta integritas oleh dewas dan jajaran direksi.
"Kami menerbitkan aturan-aturan terkait netralitas. Insya Allah secara institusi tidak akan terbawa kegiatan atau kegiatan politik di Kota Bogor maupun di Provinsi Jabar," kata Rino.
"Jadi dewas dan jajaran direksi sama-sama akan mengawal proses demokrasi ke arah lebih baik, tanpa keterlibatan institusi pemerintah dan BUMD di dalamnya," imbuh dia.
Baca Juga: 7 Fakta Menarik Himawari Uzumaki Yang Memiliki Banyak Penggemar di Anime dan Manga Boruto
Rino menjelaskan, sama halnya dengan komitmen ASN, pegawai BUMD juga diminta untuk tidak memihak kepada salah satu atau melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa dianggap condong ke salah satu peserta Pilkada 2024.
"Nah, kalau hari ini kan belum ada calon, penentuan Paslon insya Allah akan ada penentuan dalam waktu dekat. Tapi kami akan tetap komitmen dan tidak akan mengarah program-program kami menuju program yang memenangkan suatu calon tertentu," jelas dia.
Dalam kesepahaman itu, diminta untuk selalu berkomunikasi dengan Bawaslu terkait dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin dianggap 'ada sesuatu' dalam persepsi masyarakat atau ada di daerah 'abu-abu'.
"Misalnya pada saat pelayanan kami di masyarakat, tiba-tiba ada calon yang kebetulan ada disana. Ya, kami harus bisa mengatasi. Tidak mungkin kami langsung pura-pura tidak melihat. Itu daerah 'abu-abu' yang tetap harus kami komunikasikan dengan Bawaslu setempat," pungkas dia.***
