METROPOLITAN.ID - Pasca mengikuti masa orientasi DPRD Kota Bogor yang diselenggarakan oleh Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Barat, Anggota DPRD Kota Bogor Juhana menyampaikan bahwa dirinya akan fokus pada isu pemerataan pembangunan dan peningkatan sektor kesehatan.
Selama ini, Juhana mengaku bahwa masalah pemerataan pembangunan masih belum dijawab oleh Pemerintah Kota Bogor.
Politisi Golkar melihat pembangunan yang dilakukan selama lima tahun kebelakang hanya berfokus di pusat kota saja.
Baca Juga: SBI Pabrik Narogong Gelar Pelatihan DESTANA, Tingkatkan Kesiapsiagaan Desa Hadapi Bencana
Sedangkan daerah yang berada di perbatasan tidak tersentuh anggaran yang memadai.
Sehingga anggaran kelurahan yang sudah diamanatkan pada PP nomor 17 tahun 2018 yang sudah jelas diatur dalam penjelasan Pasal 30 ayat 7, bahwa besaran anggaran untuk kelurahan paling sedikit 5 persen dihitung dari pendapatan asli daerah (PAD) yang tercantum dalam APBD setelah dikurangi DAK harus mulai dimasukkan ke dalam APBD Kota Bogor.
"Saya dari Dapil Bogor Utara menilai banyak daerah perbatasan yang belum tersentuh pembangunan. Anggaran kelurahan harus bisa disediakan agar pembangunan bisa merata," jelas Juhana, Selasa 10 Agustus 2024.
Terkait dengan sektor kesehatan, Juhana menyampaikan bahwa pembangunan unit puskesmas baru harus direalisasikan.
Sebab hal tersebut sudah diamanatkan didalam RPJMD Kota Bogor 2019 - 2024.
"Kita sudah memiliki RSUD yang luar biasa bagus. Namun sayang pelayanan utama di wilayah yakni kehadiran Puskesmas masih belum merata," ujar Juhana.
"Sehingga saya akan mendorong pembangunan delapan unit puskesmas baru sesuai dengan amanat RPJMD," pungkas dia.***
