METROPOLITAN.ID - Pj Wali Kota Bogor, Hery Antasari melakukan peninjauan ke sejumlah pangkalan gas yang ada di wilayah Kota Bogor pada Rabu, 5 Februari 2025.
Peninjauan ini sendiri dilakukan menyusul dalam beberapa hari kebelakang sejumlah masyarakat Kota Bogor mengantre untuk membeli gas subsidi 3 Kg di pangkalan.
Menurut Hery Antasari, peninjauan yang dilakukannya ini untuk memastikan apakah kebijakan Pemerintah Pusat yang memperbolehkan pengecer menjual kembali gas subsidi 3 Kg sudah berlaku di lapangan.
Adapun, kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat, tak lain adanya fenomena masyarakat yang rela mengantri berjam-jam di pangkalan untuk mendapatkan gas subsidi 3 Kg.
"Bahwa kejadian fenomena nasional ketika ada kebijakan baru pengecer tidak bisa berjualan lagi, itu memang sempat (masyarkat mengantri)," kata Hery Antasari.
Kendati begitu, diakui Pj Wali Kota Bogor, fenomena antre gas subsidi 3 Kg di Kota Bogor tidak begitu cukup parah, jika dibandingkan dengan kota atau kabupaten lain yang antreannya sampai mengular.
"Tapi di Kota Bogor tidak begitu bergejolak dibandingkan dengan kota lainnya. Antrean tidak menjadi berita viral, hanya ada beberapa pangkalan, itu masih dalam kewajaran," ucap dia.
Tidak hanya itu, ia melihat tujuan dari Pemerintah Pusat melarang pengecer berjualan gas 3 Kg ini untuk dilakukan penataan tata niaga dan juga keamanan pada gas itu sendiri.
"Dalam sistem keamanan dari sisi kualitas, pemalsuan ada di tingkat pengecer. Tata kelola diupayakan pemerintah pusat, kemaren sempat ada gejolak tapi alhamdulillah pemerintah pusat sudah mengambil kebijakan baru," imbuh dia.
"Kita berikan apresiasi dari pemerintah daerah masyarakat bisa kembali terbantu. Yang terpenting masyarakat pengguna gas 3 Kg bisa melaksanakan kembali kegiatannya," sambungnya.
Sementara, ia merasa bersyukur atas kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat, bahwa pengecer diperbolehkan kembali untuk menjual gas subsidi 3 Kg.
"Alhamdulillah kebijakan Presiden (Prabowo Subainto) memperbolehkan pengecer kembali berjualan gas. Sambil pararel akan evaluasi pengaturan selanjutnya meningkatkan status pengecer menjadi sub pangkalan," tuturnya.
Selain itu, ia menuturkan, kebijakan pengecer menjadi sub pangkalan, tentunya Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor harus komunikasi terlebih dahulu dengan pihak Pertamina, dan itu sedang dilakukan.
"Pengecer saat ini sedang di data sambil. Jadi kalau mau jadi sub pangkalan itu harus ada NIB yang diajukan OSS. Kita ketahui kebutuhan dalam sehari gas melon sebanyak 39 ribu, dengan 740 pangkalan, 38 agen dan 7.000 pengecer," pungkasnya. (Rifal)
