METROPOLITAN.ID - Sekitar 10 persen pohon yang berada di jalur hijau Kota Bogor berada dalam kondisi tak sehat serta menunjukkan potensi kerusakan berat. Untuk itu diperlukan tata kelola jalur hijau yang melibatkan semua pihak.
Hal ini terungkap dari kegiatan 'Diseminasi Hasil Kajian Kesehatan Pohon di Jalur Hijau' yang dilakukan antara Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) bersama dengan Bhumi Pasa Hijau (BPH) dan kelompok Mahasiswa IPB yang tergabung dalam Tree Grower Community yang dilaksanakan di Gedung DPRD Kota Bogor pada Sabtu, 3 Mei 2025.
Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan Forest Health Monitoring (FHM) dan teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG), mencakup 772 pohon pada sembilan koridor jalur hijau di Kota Bogor.
Hasil pengamatan ini disampaikan langsung oleh tim BPH dan ditanggapi oleh tiga ahli yaitu Dr Erianto Indra dan Dr Supriyanto dari Institut Pertanian Bogor (IPB) serta Dr Arif Noor Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang hadir sebagai penelaah.
“10 persen pohon di jalur hijau Kota Bogor berada dalam kondisi kurang sehat hingga tidak sehat. Beberapa jalur bahkan menunjukkan potensi kerusakan berat, yang mengindikasikan kebutuhan mendesak akan intervensi berbasis data dan teknologi. Salah satu temuan penting adalah bahwa jalur-jalur seperti Jl. Malabar Ujung dan Jl. Sancang menunjukkan tingkat kerusakan signifikan, memerlukan langkah penanganan cepat dan sistematis,” kata peneliti dari BPH, Sheikha.
Sheikha menjelaskan kegiatan ini menjadi langkah awal untuk mendorong tata kelola jalur hijau perkotaan yang lebih adaptif dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. “Ini menjadi bentuk mitigasi risiko dalam mengantisipasi ancaman perubahan iklim juga,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Disperumkim Kota Bogor, Devi Librianti Juvita menjelaskan hasil kajian ini sangat membantu Pemkot Bkgkr dalam menentukan prioritas dan strategi pengelolaan jalur hijau ke depan.
Ia menekankan tata kelola jalur hijau bukan hanya menjadi urusan pemerintah saja tetapi membutuhkan juga kolaborasi dari berbagai pihak, baik peneliti, akademisi, praktisi, hingga masyarakat umum.
“Jalur hijau adalah bagian penting dari infrastruktur ekologi kota. Menjaganya tetap sehat bukan sekadar estetika, tapi juga soal mitigasi risiko lingkungan dan adaptasi perubahan iklim,” ujar perwakilan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor.
Forum diseminasi ini menjadi ruang strategis untuk mengarahkan perhatian publik bahwa penggunaan inovasi teknologi seperti aplikasi Inventree yang dikembangkan oleh BPH, lembaga konsultan lingkungan yang berfokus pada pengelolaan sumber daya alam.
Aplikasi ini menjadi sistem pemantauan visual menjadi langkah konkret yang menempatkan Kota Bogor selangkah lebih maju dalam pembangunan berketahanan iklim, sebagaimana dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia.
"Metode FHM merupakan metode yang dikeluarkan oleh US Environmental Protection Agency (EPA) pada tahun 1992, sehingga metode ini sudah teruji "kesahihannya". Inovasi dg integrasi sistem geospasial yang dilakukan oleh BPH ini sangat menarik untuk memudahkan pemeliharaan pohon di jalur hijau di kota bogor." jelas Dr. Supriyanto.
Para penelaah dari IPB dan BRIN menyambut baik metode dan hasil kajian, serta mendorong agar kajian semacam ini menjadi agenda rutin kota-kota di Indonesia dalam membangun tata ruang hijau yang sehat, adaptif, dan responsif terhadap dinamika sosial dan ekologis. (*)
