METROPOLITAN.ID - RSUD Kota Bogor menghadapi tantangan besar seiring dengan penerapan kebijakan baru Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dari Kementerian Kesehatan.
Kebijakan, yang diatur dalam Perpres 59/2024 tentang perubahan ketiga atas Perpres 82/2018, menggantikan sistem BPJS Kesehatan kelas 1, 2, dan 3. Aturan baru ini mulai berlaku secara menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan paling lambat 30 Juni 2025.
Direktur RSUD Kota Bogor, dr. Ilham Chaidir mengatakan, sebenarnya RSUD Kota Bogor telah melakukan pembangunan ruang KRIS pada April 2025 lalu dan ditargetkan pembangunannya rampung pada Juni 2025.
“Saya berharap bisa selesai sesuai dengan target,” terang Buya Ilham, sapaan akrabnya.
Ia juga mengatakan, meskipun KRIS bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan BPJS, namun KRIS juga membawa konsekuensi serius terhadap RS. Dimana akibat pembangunan KRIS, ruang rawat inap di RSUD Kota Bogor mengalami penyusutan.
“Sebelum pembangunan, tempat tidur di ruang rawat inap mencapai 548. Dan saat pembangunan KRIS, ruang rawat kita menyusut sebanyak 50 bed,” ucapnya.
Lebih lanjut, dr. Ilham juga menyatakan dengan menyusutnya jumlah tempat tidur, berdampak pada menurunnya pendapatan di RSUD Kota Bogor. Tentunya, apabila perencanaan pembangunan KRIS ini tidak direncanakan tanpa pertimbangan yang matang dapat memberikan dampak buruk bagi RS.
“Dengan adanya pembangunan, tentu pendapatan kita mengalami penurunan,” ungkapnya.
Selain berdampak pada pendapatan RS, pembangunan KRIS juga berdampak langsung pada layanan kesehatan di RSUD Kota Bogor. Di Instalasi Gawat Darurat (IGD) misalnya. Penumpukan pasien sering terjadi disana, karena jumlah pasien yang harus dirawat lebih banyak dari jumlah ruang rawat yang tersedia.
Tercatat, jumlah kunjungan IGD per harinya mencapai 300-350 pasien. Sementara kunjungan pada poliklinik per harinya mencapai 1300 pasien.
Atas dasar persoalan itu, jajaran manajemen RSUD Kota Bogor meminta agar masyarakat dapat memahami situasi yang tengah dihadapi rumah sakit.
"Kami juga meminta maaf, karena selama pembangunan KRIS, tentu akan memicu kebisingan yang menganggu kenyamanan pasien saat mendapatkan perawatan. Dan kami berharap pasien dan keluarga dapat memahami hal itu," terangnya.
Pembangunan KRIS meskipun membawa tantangan, diharapkan akan memberikan manfaat jangka panjang bagi kualitas layanan kesehatan di Kota Bogor.
Dengan dukungan dan kesadaran masyarakat, proses transisi menuju sistem KRIS diharapkan dapat berjalan lancar, memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat di masa depan. (rez)
