METROPOLITAN.ID - Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara mengapresiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor yang baru saja meraih penghargaan kabupaten berkinerja terbaik dalam standar pelayanan minimal (SPM).
Penghargaan tersebut diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) lewat SPM Awards 2025, Jumat, 23 Mei 2025.
"Pertama selamat, dari semua kabupaten dan kota se-Indonesia, Kabupaten Bogor ditetapkan nomor satu," ujar Sastra Winara.
Menurutnya, capaian ini harus menjadi penyemangat bagi jajaran Pemkab Bogor untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Ia juga berharap sektor pelayanan yng masih dirasa kurang maksimal untuk terus ditingkatkan.
"Mungkin masih banyak kurangnya, tapi tentu kita apresiasi dan kita akan meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyrakat," harap Sastra Winara.
Salah satu sektor yang ke depannya perlu ditingkatkan yakni pelayanan perizinan.
Sastra Winara mengungkapkan, masih ada anggapan jika mengurus perizinan di Kabupaten Bogor dianggap sulit.
"Mungkin hari ini pelayanan perizinan (yang perlu ditingkatkan, karena hari ini banyak investasi-investasi ke Bogor kadang-kadang mereka kalau denger Kabupaten Bogor itu selalu dianggap ngurus izin itu sulit," ungkapnya.
Meski demikian, Sastra Winara meyakini Bupati dan Wakil Bupati Bogor Rudy Susmanto - Jaro Ade mampu mengatasi persoalan tersebut dan terus meningkatkan pelayanan untuk masyarakat.
"Tapi saya yakin dan percaya di pemerintahan pak Rudy Susmanto dan pak Jaro Ade bisa mengikis anggapan-anggapan seperti itu," tandas Sastra Winara.
Sebelumnya, Pemkab Bogor kembali meraih juara pertama pada penganugerahaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Awards tahun 2025 kategori kabupaten berkinerja terbaik dari Kemendagri.
Penghargaan diserahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Bupati Bogor Rudy Susmanto di Ruang Serbaguna Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Jumat, 23 Mei 2025.
Pada tahun 2024, Pemkab Bogor juga menjadi yang terbaik se-Indonesia pada SPM Awards.
Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
