METROPOLITAN.ID - Kabupaten Bogor berhasil meraih Penghargaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dua kali secara berturut-turut, mulai periode 2024 hingga yang terbaru 2025.
Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Dosen Administrasi Publik Universitas Djuanda, Faisal Tri Ramdani mengatakan bahwa SPM yang baru diterima Kabupaten Bogor dari Kementrian Dalam Negeri merupakan sebuah capaian yang patut disyukuri bersama.
"Ini bukan hanya sekedar penghargaan administratif, tapi juga wujud pengakuan bahwa pemerintah daerah telah berusaha memenuhi hak-hak dasar masyarakat melalui pelayanan yang lebih baik," kata Faisal pada Minggu, 25 Mei 2025.
Baca Juga: Klasemen Sementara MotoGP 2025 Usai GP Silverstone, Marquez Bersaudara Teraratas, Bagnaia Mandek
Namun, ia mengingatkan bahwa dibalik penghargaan yang kini diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bogor untuk memperhatikan kembali bahwa terdapat tanggung jawab yang lebih besar bagi masyarakat Kabupaten Bogor.
"Memastikan bahwa setiap warga Kabupaten Bogor benar-benar merasakan manfaat dari layanan yang diberikan, karena pada akhirnya, keberhasilan sebuah pemerintahan tidak diukur dari penghargaan yang diterima tetapi dari senyum warga yang merasa terbantu dari anak-anak yang bisa belajar dengan layak, dari orang sakit cepat mendapatkan perawatan hingga dari keluarga yang hidup lebih sejahtera," kata dia.
Maka dari itu, Faisal mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Bogor menjadikan penghargaan ini menjadi sebuah motivasi agar terus bergerak maju, mendengarkan suara masyarakat dan menghadirkan pelayanan yang bukan hanya memenuhi standar.
Baca Juga: Bupati Rudy Susmanto Ingin Percepatan Pembangunan RSUD Parung
"Tetapi juga penuh kehangatan, kepedulian dan keberpihakan kepada mereka yang paling membutuhkan," kata dia.
Menurut Faisal, kedepannya Pemda perlu melakukan evaluasi komprehensif secara rutin agar SPM tersebut dapat dipertahankan hingga di tahun depan menjadi milik Kabupaten Bogor kembali.
"Evaluasi bukan hanya soal angka atau laporan administratif, tetapi harus menyentuh realitas di lapangan. Apakah masyarakat sudah merasakan manfaat layanan? Apakah ada kendala yang mereka alami? Apakah ada kelompok yang terpinggirkan dan perlu mendapat perhatian lebih?" kata dia
Ia menyebut evaluasi harusnya tidak berhenti di ruang rapat, tetapi benar-benar mendengarkan suara warga, terutama mereka yang seringkali luput dari perhatian.
"Selain itu, pemerintah daerah juga perlu mendorong inovasi pelayanan, meningkatkan kapasitas aparatur, serta memastikan alokasi anggaran yang adil dan berfokus pada kebutuhan masyarakat," tutup dia. (Fahriza)
