METROPOLITAN.ID - Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Bogor, Pepen Firdaus mengaku mendukung langkah Presiden Prabowo yang mencabut izin 4 tambang nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat.
Menurut pria yang menjabat sebagai Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Bogor, langkah ini dinilai sebagai bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan, serta menghormati hak masyarakat adat yang selama ini terdampak oleh aktivitas pertambangan.
“Ini menunjukkan ketegasan pemerintah dalam penegakan hukum, serta keberpihakan pada kepentingan jangka panjang bangsa,” kata Pepen Firdaus, Kamis 12 Juni 2025.
Dijelaskannya, pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) 4 tambang nikel ini menandakan kuat bahwa negara hadir untuk melindungi ekosistem Raja Ampat.
“Saya meyakini pembangunan yang diusung Presiden Prabowo tidak mengorbankan keberlanjutan lingkungan,” ucap Pepen Firdaus.
Atas itu, dirinya mendorong pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan yang diambil Presiden Prabowo dan dengan pengawasan ketat terhadap aktivitas tambang ilegal.
Selain itu, ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama menjaga Raja Ampat sebagai kawasan strategis yang bernilai ekologis dan kultural tinggi.
Sebab, Raja Ampat dikenal sebagai surga terakhir di dunia karena kekayaan alam dan keindahannya.
“Melestarikan Raja Ampat bukan semata-mata kewajiban pemerintah, melainkan tanggung jawab kolektif yang mencakup setiap warga negara," imbuhnya.
"Sangat penting bahwa kita semua berkontribusi untuk menjamin bahwa warisan yang tak ternilai ini terus dijaga untuk kepentingan generasi mendatang,” ujar Pepen Firdaus.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto memutuskan mencabut empat dari lima Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang beroperasi di kawasan Raja Ampat, Papua Barat.
Adapun nama empat perusahaan yang dicabut izinnya adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining. (rez)
