METROPOLITAN.ID - Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Bogor Intellectual Network (BIN) menyatakan dukungan penuh terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam percepatan revitalisasi Gelanggang Olahraga (GOR) Pajajaran.
Dukungan ini disampaikan menyusul telah selesainya proses tender proyek dan pentingnya pembangunan tersebut untuk kepentingan publik, serta kesuksesan perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat atau Porprov Jabar 2026 di Kota Bogor.
Peneliti BIN, Mahlil Arahap mengatakan, bahwa revitalisasi GOR Pajajaran adalah langkah strategis yang harus segera dilaksanakan, terlepas adanya pihak-pihak yang tidak setuju dengan proses tender yang telah selesai.
"Kami dari Bogor Intellectual Network sangat mendukung dan akan terus mengawal Pemkot Bogor dalam mempercepat pelaksanaan pembangunan GOR Pajajaran. Ini demi kepentingan masyarakat Kota Bogor, bukan segelintir orang yang mungkin merasa tidak senang," katanya baru-baru ini.
Menurut Mahlil, sejumlah elemen masyarakat dari kalangan praktisi hukum, organisasi masyarakat, dan tim ahli telah menyoroti pentingnya percepatan ini.
Ia menilai, meski terdapat perbedaan pandangan di masyarakat, Pemkot Bogor harus berani mengambil keputusan tegas demi masa depan kota.
"Pelelangan sudah selesai, jangan sampai pembangunan terhambat hanya karena kepentingan pribadi. Kota Bogor akan menjadi tuan rumah bersama dalam Porprov 2026, dan GOR Pajajaran harus siap digunakan," jelasnya.
Sementara itu, Praktisi Hukum, Riyanto Simanjuntak juga menyampaikan pandangan serupa. Ia menekankan bahwa revitalisasi GOR Pajajaran bukan hanya proyek fisik, melainkan bagian dari pembangunan jangka panjang untuk mendukung perkembangan olahraga dan atlet di Kota Bogor.
"Kami dari organ-organ masyarakat menilai revitalisasi ini sangat penting. Ini akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat luas. Kami juga mengingatkan kepada pihak-pihak yang tidak senang, jangan ganggu kepentingan publik demi kepentingan pribadi," ujarnya.
Ia juga meminta Pemkot Bogor untuk tetap konsisten dan tegas dalam mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
"Tidak ada kepentingan pribadi yang bisa menguntungkan publik. Justru, itu hanya akan menghambat pembaharuan dan pembangunan. Pemkot harus berani dan tidak ragu menyelesaikan proses pembangunan ini," tandasnya. (Cr2)
