METROPOLITAN.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tengah merencanakan langkah baru dalam pengelolaan transportasi massal Biskita Transpakuan Kota Bogor.
Kabarnya, Pemkot Bogor melalui Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim menawarkan dua koridor yang belum beroperasi dapat dikelola pihak swasta.
Menurutnya, bahwa saat ini Pemkot Bogor sedang mempertimbangkan untuk menawarkan dua koridor tambahan Biskita kepada sektor swasta dengan status non subsidi.
"Karena BTS ini berasal dari uang rakyat yang kembali ke rakyat, jadi rakyat yang menikmati," kata Dedie Rachim pada Rabu, 12 November 2025.
Menurut Dedie, Biskita saat ini baru beroperasi pada empat koridor dan rencananya dua koridor tambahan akan diberlakukan dengan sistem non subsidi.
"Saat ini kami masih menghitung berapa biaya yang dibutuhkan per kilometer untuk dua koridor tersebut. Setelah ada perhitungan yang jelas, baru kami akan mengajukan dan memutuskan apakah keuangan daerah kami mencukupi untuk mendukungnya," jelasnya.
Dedie menegaskan bahwa kedua koridor tambahan non subsidi ini akan dibuka melalui proses lelang terbuka.
"Kami akan melihat siapa yang tertarik dan siap untuk berinvestasi di dua koridor ini. Setelah itu, baru akan muncul tarif asli setelah mereka melakukan uji coba," paparnya.
Kendati demikian, Dedie mengungkapkan bahwa rencana ini masih dalam pembahasan dan belum final. Pemkot Bogor berharap bahwa rencana perluasan jaringan Biskita ini dapat terwujud, sambil menunggu pelaksanaan Perda tentang pembatasan tahun teknis angkutan kota (angkot).
"Setelah Perda terkait angkot ini diterapkan, barulah kami akan membahas langkah-langkah lanjutan seperti rerouting dan membuka rute baru yang perlu kami persiapkan," tandasnya. (fik)
