METROPOLITAN.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor secara resmi telah membuat Posko Pengaduan PPDB.
Posko ini dibuat untuk memberikan ruang bagi masyarakat untuk turut serta mengawasi pelaksanaan Penerimaan Pesera Didik Baru atau PPDB 2024.
"Kami sudah menyampaikan ke seluruh komite sekolah, bagaimana masyarakat atau orangtua siswa untuk mengakses Posko Pengaduan PPDB, yakni dengan datang langsung ke Komisi IV menemui pak Sisco Sirait," kata Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri.
Menurut dia, posko pengaduan ini tak lepas dari fungsi pengawasan yang melekat pada anggota DPRD, terutama pada saat pelaksanaan PPDB 2024 di Kota Bogor.
"Kita menghindari ada oknum yang memanfaatkan untuk kepentingan pribadi," ucap pria yang akrab disapa ASB itu.
Dijelaskan dia, bagi pelapor yang mengadukan ke Posko Pengaduan PPDB ke DPRD Kota Bogor, pihaknya akan menjamin kerahasiaan identitas dari pelapor tersebut.
Meski begitu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor juga meminta kepada pelapor agar laporannya itu harus disertai dengan bukti dan fakta yang terjadi.
"Kita ingin PPDB 2024 Kota Bogor lebih baik," ungkap Akhmad Saeful Bakhri.
Disisi lain, ASB berharap pelaksanaan PPDB 2024 Kota Bogor berjalan lancar, dan berlangsung aman.
"PPDB ini memang tidak bisa menampung jumlah lulusan SD yang hendak masuk ke SMPN, tapi minimal DPRD dan Pemkot Bogor memberikan sistem yang terbaik untuk anak-anak Kota Bogor," tandas Akhmad Saeful Bakhri.
Sebelumnya, Komisi IV DPRD bersama Disdik Kota Bogor menggelar rapat kerja sosialisasi pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2024 pada Senin, 27 Mei 2024.
Kegiatan sosialisasi yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bogor itu turut dihadiri Komite SD se-Kota Bogor.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri mengatakan, rapat kerja dengan melibatkan 208 Komite Sekolah ini untuk membahas terkait sejauh mana sosialisasi PPDB 2023/2024 diterima oleh wali murid.
"Dengan RDP (rapat dengar pendapat) kita ingin mengetahui sejauh mana masyarakat mengetahui ada berapa zona sampai hari ini, misal dijalur afirmasi dari 15 jadi 20 persen. Zonasi dari 55 jadi 50 persen," kata Akhmad Saeful Bakhri.