METROPOLITAN.ID - Anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi PKS, Endah Purwanti meminta Pemkot Bogor untuk memperhatikan nasib pegawai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan terhindar dari pemutusan hubungan kerja alias PHK.
Diketahui, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) sudah mengeluarkan Peraturan Menteri nomor 5 tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
Dalam peraturan tersebut hanya ada dua jenis kategori pegawai yang bekerja di unsur pemerintahan, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca Juga: Melalui Klasterku Hidupku, BRI Dampingi Klaster Jeruk Semboro Terapkan Pertanian Berkelanjutan
Anggota DPRD Kota Bogor Endah Purwanti pun meminta Pemkot Bogor untuk menyiapkan skenario pelaksanaan peraturan tersebut.
Sehingga keberadaan kurang lebih 6.900 pegawai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) harus dijamin agar tidak terjadi PHK massal.
"Dengan adanya aturan baru ini, Pemkot Bogor harus bisa menjamin dan menyiapkan skenario kepegawaian. Agar para pegawai yang saat ini masih PKWT mendapatkan kejelasan dan tidak di PHK," jelas Endah, Rabu 11 September 2024.
Baca Juga: Profil Lengkap Jeong Seok Seo atau Jeje sang Penerjemah Shin Tae Yong di Timnas Indonesia
Endah juga mengingatkan Pemkot Bogor terkait keberadaan PP nomor 49 tahun 2018 yang sudah menjadi pembahasan sejak 2022 saat ia menduduki posisi di Komisi I DPRD Kota Bogor.
Dua aturan yang mengikat terkait pengadaan ASN ini menurut Endah menjadi kunci dalam penyusunan APBD 2025 mendatang.
Sebab akan terjadi pergeseran anggaran guna menyesuaikan kebutuhan pembayaran gaji dan pengurangan biaya PKWT.
"Jadi ini harus diperhatikan dengan betul. Pak Pj wali kota juga kan Kepala BPSDM di Provinsi Jawa Barat, harusnya beliau lebih paham dan bisa mengatasi masalah ini," pungkas dia.***