METROPOLITAN.ID - Pj Bupati Bogor Bachril Bakri mengikuti entry meeting evaluasi perencanaan dan penghargaan pada pemerintah provinsi, kabupaten dan Kota se-Jawa Barat tahun anggaran 2025.
Acara ini digelar di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat, Bandung, Rabu, 12 Februari 2025.
Entry meeting ini dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Selain itu, mengacu juga pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Baca Juga: Sebelum Tabrak Kendaraan di Gerbang Tol Ciawi, Truk Galon Aqua Sudah Hilang Kendali, Sopir Lompat Sebelum Kecelakaan
"Hari ini kami menghadiri entry meeting evaluasi perencanaan dan penganggaran tahun 2025 oleh BPKP. BPKP mulai bekerja di Kabupaten Bogor dari tanggal 12 Februari sampai 18 Maret, yakni 20 hari kerja," ujar Pj Bupati Bogor.
Menurutnya, ada beberapa hal yang akan dilakukan evaluasi, yaitu sektor pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan.
Tim BPKP akan melakukan penilaian efisiensi dan efektifitas terhadap perencanaan dan penganggaran APBD tahun 2025.
Baca Juga: Jemput Anak Sekolah, Ibu-ibu di Gunungputri Bogor Tertemper Kereta
"Yang diselaraskan dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran," ungkapnya.
Untuk itu, Pj Bupati Bogor berharap seluruh Kepala Perangkat Daerah agar bersiap-siap untuk dapat memberikan penjelasan terkait dengan lima aspek yang akan dievaluasi BPKP.
"Mereka akan melakukan dengan sistem desk dan field evaluasi, ada juga evaluasi melalui dokumen, wawancara, dan observasi," tandas Pj Bupati Bogor.
Baca Juga: 5 Mobil Hybrid Terbaik di Awal Tahun 2025 yang Hemat Bahan Bakar dan Ramah Lingkungan
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Adi Gemawan menjelaskan, Presiden Prabowo menginstruksikan untuk melaksanakan efisiensi anggaran.
BPKP bertugas untuk meninjau dan mengawasi pelaksanaan efisiensi yang dilaksanakan, agar memiliki pemahaman yang sama dalam perencanaan dan penganggaran.
"Optimalisasi, penghematan, efisiensi anggaran harus dilaksanakan, maka ini menjadi tugas kami untuk mengawasi. Peran kami membantu agar perencanaannya bisa sesuai dengan tujuan pembangunan," jelas Adi.
Adi mengatakan, Presiden Prabowo memberikan arahan agar tidak ada toleransi terhadap kebocoran anggaran, setiap rupiah yang dikeluarkan haruslah dirasakan manfaatnya untuk masyarakat yang membutuhkan.