Mewakili Pj Gubernur Jawa Barat, Inspektur Provinsi Jawa Barat Eni Rohyani menjelaskan, tahun ini merupakan awal mula pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang Provinsi Jabar.
Ada arahan Presiden Prabowo untuk melaksanakan efisiensi anggaran yang dituangkan dalam Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025.
"Arahan ini penting untuk dilaksanakan, dimana pemerintah harus hemat sehingga mengurangi kebocoran anggaran, mengurangi belanja yang tidak penting, maka kegiatan ini adalah tindak lanjut arahan Presiden," terangnya.
Kegiatan ini juga diharapkan dapat mengidentifikasi anggaran yang tidak efektif dan efisien, serta memetakan anggaran sesuai dengan arah perencanaan pembangunan.
"Seluruh objek pengawasan wajib mengikuti atensi BPKP agar perencanaan dan penganggaran kedepan bisa lebih baik," pungkasnya.***
