Pada kasus di daerah tersebut, obat bius yang diperuntukan untuk menghilangkan rasa nyeri pada pasien dikurangi dosisnya alias satu obat bius dibagi kepada 2 pasien. Sehingga pasien tersebut masih merasakan sakit.
“Semakin kompleksnya permasalahan layanan kesehatan, menjadikan adanya potensi penurunan mutu layanan. Dan potensi ini telah disampaikan kepada Walikota terpilih,” ucapnya.
Para anggota dewan kemudian menanyakan tentang Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). dr. Ilham menjelaskan bahwa anggaran SILPA merupakan hak milik BLUD dan pengelolaannya sepenuhnya dikembalikan untuk peningkatan pelayanan.
“Mengenai gaji Direktur RSUD Kota Bogor, berapa jumlahnya?” tanya anggota dewan. dr. Ilham menjelaskan bahwa sebagai pegawai negeri sipil (PNS), gaji direktur berkisar Rp.6 juta per bulan. Adapun tambahan dari Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP). Namun TPP sudah tidak terima, karena dihapuskan.
Sementara tambahan lain didapat dari BLUD sebesar 5 persen dari total pendapatan RSUD Kota Bogor. Pendapatan itu kemudian dibagi ke jajaran struktural. Jadi pendapatan Direktur fluktuatif.
"Namun jadi Direktur itu harus rela berkorban. Karena jabatan ini non profit oriented. Tak jarang telpon berbunyi masyarakat meminta bantuan. Kita tolong, kalau memang benar harus ditolong," imbuhnya.
Dia juga menjelaskan mengenai sistem pembentukan Dewan Pengawas (Dewas), yang diatur oleh Permendagri 79 tahun 2018 dan meliputi pejabat-pejabat dari SKPD terkait serta tenaga ahli. Anggota dewan penasaran mengenai bagaimana RSUD dapat bersaing dengan rumah sakit swasta.
“Kami terus meningkatkan kualitas layanan dan melatih tenaga kesehatan untuk bersaing dengan 25 RS swasta di Kota Bogor,” jawab dr. Ilham.
Dalam diskusi tersebut, dr. Ilham juga mengungkapkan komitmen RSUD untuk terus menambah jenis layanan kesehatan, termasuk radioterapi dan layanan Kesehatan lainnya, serta memperluas lahan RSUD agar bisa menyediakan lebih banyak layanan.
Kunjungan ini menunjukkan perhatian serius dari DPRD Kota Sukabumi dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di daerahnya, serta menggambarkan komitmen RSUD Kota Bogor untuk terus berinovasi dan memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat.
“Banyak ilmu yang kami dapat dari kunjungan kerja ini. Tentunya, hasil kunjungan kerja ini akan menjadi masukan bagi kami untuk perkembangan RSUD Bunut kedepan,” tutup anggota DPRD Komisi IV DPRD Kota Sukabumi , H. Deden Solehudin. (*)