METROPOLITAN.ID - Bupati Bogor Rudy Susmanto mengikuti rapat koordinasi bertajuk Gawe Rancage Pak Kades jeung Pak Lurah sebagai upaya peningkatan peran kepala desa dan lurah se-Provinsi Jawa Barat di Gedung Bale Asri Pusdai, Bandung, Senin, 28 April 2025.
Bupati Bogor Rudy Susmanto menjelaskan, rakor ini membahas strategi menurunkan berbagai persoalan, di antaranya angka kemiskinan, stunting, kematian ibu dan bayi, kematian ibu melahirkan, penyelesaian masalah sampah dan lingkungan, serta peningkatan partisipasi keluarga berencana di Jawa Barat.
Bupati Bogor Rudy Susmanto yang hadir bersama jajaran kepala perangkat daerah, camat, kepala desa, hingga lurah se-Kabupaten Bogor mengaku siap mendukung peningkatan peran kepala desa dan lurah tersebut.
"Rakor ini dalam rangka menyusun strategi menurunkan angka kemiskinan, stunting, angka kematian ibu dan bayi, angka kematian ibu melahirkan, penyelesaian masalah sampah dan lingkungan, serta peningkatan partisipasi keluarga berencana," ujar Rudy Susmanto.
Menurutnya, selain oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, ada lima menteri yang hadir mengisi materi dalam rakor tersebut.
Mereka adalah Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri Lingkungan Hidup, dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto membuka langsung rakor tersebut.
Ia meyakini jika semua desa di Jawa Barat maju, Indonesia akan maju.
"Nah oleh karena itu, kita harus menyukseskan Asta Cita Bapak Presiden Prabowo yang keenam, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemeratan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan," terang Yandri.
"Permasalahan pengangguran, kemiskinan, stunting, pertanian, ketahanan pangan, semua ada di desa. Maka kalau kita kepung desa memberikan solusi atas permasalahan tersebut, insyaallah persoalan di Indonesia itu akan selesai," yakinnya.
Di tempat yang sama, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan, menyelesaikan masalah Jawa Barat berarti menyelesaikan masalah Indonesia karena penduduknya hampir 50 juta.
Menurut Dedi Mulyadi, setiap desa memiliki kebutuhan berbeda, sehingga harus mulai punya data desa yang presisi.
Ia mengusulkan kepada menteri bahwa bantuan desa harus disesuaikan dengan kebutuhan di desa tersebut.