Dengan demikian, guru harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai dasar pemograman dan kecerdasan artifisial sehingga dapat menyusun alternatif-alternatif pembelajaran yang inovatif dan efektif dalam pembelajaran koding dan kecerdasan artifisial.
Selain tantangan pada aspek Sumber Daya Manusia, tantangan lain yang harus menjadi perhatian pada aspek sarana untuk pembelajaran koding dan kecerdasan artifisial.
Hal ini berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur dan akses teknologi, khususnya pada sekolah dasar dan di beberapa wilayah di Indonesia. Beberapa sekolah, terutama di daerah terpencil, masih kekurangan perangkat keras seperti komputer, tablet, dan koneksi internet. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan, khususnya dalam melakukan praktikum koding secara langsung sehingga pembelajaran cenderung bersifat teoritis dan kurang aplikatif.
Ketimpangan infrastruktur dapat berpotensi pada munculnya keterbatasan dalam pembelajaran koding dan kecerdasan artifisial. Sekolah dengan fasilitas yang mendukung dapat menjalankan program secara optimal, sedangkan kondisi sebaliknya dapat terjadi pada sekolah yang tidak memiliki fasilitas.
Dengan kondisi tersebut berpotensi memunculkan disparitas pendidikan dalam hal pembelajaran koding dan kecerdasan artifisial secara nasional. Kesiapan infrastruktur ini menjadi salah satu prasyarat penting sehingga integrasi koding dan kecerdasan artifisal dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan tidak menjadi beban tambahan bagi sekolah yang belum siap.
Peluang dari Pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial
Meskipun pada dasarnya program pembelajaran koding dan kecerdasan artifisial dinyatakan sebagai mata pelajaran pilihan, namun melihat potensi kedepannya, tantangan yang ada tetap harus menjadi prioritas untuk dapat diatasi. Salah satu langkah strategis yang diambil oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berkaitan dengan Sumber Daya Manusia adalah berupa pengembangan dan penguatan kompetensi guru.
Dalam Naskah Akademik Pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial dari Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2025, Pemerintah akan menyediakan program sertifikasi untuk guru Koding dan Kecerdasan Artifisial sebagai salah satu bentuk peningkatan kompetensi dan profesionalisme.
Selain itu, Pemerintah berupaya membangun kemitraan yang bersifat multi-stakholder dalam pengembangan pembelajaran, pelatihan guru, dan kampanye literasi koding dan kecerdasan artifisial.
Pada aspek guru, program pembelajaran koding dan kecerdasan artifisial berperan strategis untuk mengembangkan kemampuannya dalam mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, tidak hanya pada guru Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tetapi juga pada guru mata pelajaran lainnya.
Selain itu, secara khusus, dengan adanya program pembelajaran koding dan kecerdasan artifisial berpeluang meningkatkan keterampilan guru dalam merancang pembelajaran berbasis teknologi. Rancangan pelaksanaan pembelajaran koding dan kecerdasan artifisial memiliki karakteristik yang khusus dengan mata pelajaran lainnya.
Meskipun terdengar harus selalu menggunakan perangkat teknologi, nyatanya pembelajaran koding dan kecerdasan artifisial dapat dilaksanakan tanpa menggunakan perangkat teknologi. Hal ini dikenal dengan unplugged activities.
Unplugged activites didefinisikan oleh Bell dkk. (1998) sebagai pembelajaran ilmu komputer tanpa menggunakan komputer. Dengan unplugged activites ini berpeluang tidak hanya memberikan kesempatan kepada seluruh siswa untuk mempelajari koding dan kecerdasan artifisial tanpa menggunakan komputer, juga berpotensi pada pengembangan keterampilan guru dalam menyajikan pembelajaran yang inovatif dalam teknologi komputer tanpa menggunakan komputer.
Hal ini dapat dilakukan melalui serangkaian aktivitas atau strategi pembelajaran seperti melalui permainan di dalam atau di luar kelas. Dengan demikian, hal ini dapat menjadi alternatif dari rancangan pembelajaran koding dan kecerdasan artifisial sehingga siswa tidak kehilangan kesempatan melakukan aktivitas koding dan kecerdasan artifisial meski sekolah belum memiliki fasilitas perangkat teknologi. (*)