METROPOLITAN.ID - PPDB 2023 dinilai kurang transparan, Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi, Jawa Barat melakukan unjuk rasa di kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Jakarta.
Guru menyampaikan keluhannya terkait pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023.
"Kami meminta agar PPDB online ini, khususnya di kota Bekasi itu dibenahi," kata Wakil Ketua BMPS Kota Bekasi, Pudio Bayu, Kamis, 27 Juli 2023.
Baca Juga: Jawab Somasi Terbuka, Kotak Tegaskan tak Nyanyikan Lagu Ciptaan Posan Tobing sejak 2019
Dia menilai PPDB di Kota Bekasi tidak berjalan transparan. Lebih-lebih banyak penyelenggaraan di sekolah tidak sesuai petunjuk teknis.
"Tidak ada komitmen menjalankan PPDB dengan baik," ungkap Pudio.
Akibatnya, kata dia, PPDB di Bekasi merugikan sekolah-sekolah swasta. Siswa yang menjadi jatah sekolah swasta, dipaksakan agar tetap masuk sekolah negeri.
Baca Juga: Anaknya Ikut Terjebak di Tambang Emas Banyumas, Ini Harapan Warga Sukajaya Kabupaten Bogor
"Kita lihat di zonasi ada siswa yang jarak rumahnya ke sekolah itu jauh, berkilo-kilometer. Itu kan harusnya nggak bisa," tutur dia.
Pudio juga menyoroti adanya ruang kelas siluman. Dia mengungkapkan ada sekolah dengan kepentingan perorangan sengaja menambah kelas untuk menampung siswa.
"Kepentingan perorangan ini merugikan swasta. Kalau negeri menerima rombongan belajar yang ada, itu enggak masalah. Tapi kan ini rombel diperbesar, seperti ada ruang kelas karet begitu, ruang kelas siluman. Ini jelas merugikan," tegasnya.
Baca Juga: 13,33% Lulusan Perguruan Tinggi Masih Nganggur, Ini yang Dilakukan Kemendikbudristek
Tak hanya di Kota Bekasi, demo terkait PPDB juga terjadi di Kota Bogor.
Yang demo, ratusan emak-emak yang membawa panci hingga memakai kostum putih abu.